Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan bahwa cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilu 2024 bagus untuk dilakukan, jika untuk kedaulatan dan kepentingan rakyat.
"Saya menekankan bahwa ini bagus, asal campur tangan dalam pemilu ini untuk kedaulatan dan kepentingan rakyat," katanya, saat memberikan keterangan melansir Youtube Indonesia Lawyers Club.
Dia menyatakan kurang setuju jika disebut dengan cawe-cawe, karena menjadi bahasa Jawa yang multitafsir.
Jusuf Kalla mengatakan bahwa tidak semua orang juga mengerti dengan istilah tersebut. Dia lebih setuju jika mengatakan itu sebagai campur tangan pemerintah.
"Cawe-cawe, bahasa Jawa yang multitafsir, jadi lebih baik tidak usah pakai cawe-cawe lah, tidak semua orang juga mengerti. Bilang saja campur tangan. Supaya kita lebih berbahasa Indonesia lah," lanjutnya.
JK mengatakan bahwa ini adalah suatu momen yang baik karena presiden telah mengatakan di muka umum bahwa presiden menjaga demokrasi agar pemilu jujur dan adil, serta berjalan dengan baik.
Baca Juga
"Jadi katakan apapun wasit, atau pengawas lah terserah, bahwa ada suatu permainan pemilu mesti ada wasit ada yang awasi apapun namanya, kembali ke sepak bola walaupun mungkin tidak sama benar, kalau wasit itu tidak adil, itu PSSI bisa langsung memecat wasit tadi," ujarnya, mengibaratkan dengan wasit sepak bola.
Dia mengatakan bahwa rakyat akan menjadi saksi bahwa presiden sudah mengatakan akan adil, jujur, mengedepankan demokrasi, dan itu penting.
"Bahwa pelaksanaan yang penting, bukan ngomongnya. Pelaksanaannya di capai atau tidak, saya kira cukup itu," katanya.
Lebih lanjut, JK menegaskan bahwa jika presiden ikut campur dalam pemilu, itu namanya kedaulatan presiden bukan kedaulatan rakyat.
"Kita ini kan kedaulatan rakyat, kalau presiden ikut campur dalam pemilu itu namanya kedaulatan presiden. Biar aja rakyat yang memilih presiden yang sesuai dengan visinya, bahwa ini betul betul berlaku kedaulatan rakyat," ujarnya.
Sementara itu, dia mengatakan jika tidak, maka ini akan menjadi tradisi yang kurang bagus, bahwa seorang pemimpin sebelumnya itu harus diikuti.