Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mencegah 10 orang terkait kasus korupsi Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil ke luar negeri.
Penyidik KPK mengajukan cegah terhadap 10 orang tersebut yang merupakan saksi dalam kasus tersebut. Keterangan emreka diperlukan untuk memperkuat pembuktian unsur-unsur pasal dugaan suap kepala daerah itu.
"KPK mengajukan cegah untuk tetap berada di wilayah Indonesia terhadap 10 orang, delapan orang di antaranya pegawai BPK [Badan Pemeriksan Keuangan] Perwakilan Riau dan dua orang swasta," terang Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Senin (15/5/2023).
Pengajuan cegah ke luar negeri terhadap 10 orang tersebut diajukan sejak 10 Mei 2023 pada Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), untuk enam bulan pertama. Periode cegah bisa diperpanjang sesuai dengan proses penyidikan.
Ali mengatakan bahwa pengajuan cegah terhadap 10 orang tersebut dalam rangka untuk mendalami dugaan korupsi yang dilakukan oleh Adil.
"KPK mengharapkan sikap kooperatif dari para pihak tersebut untuk hadir dalam setiap penjadwalan pemanggilan yang disampaikan tim penyidik," katanya.
Baca Juga
Adapun KPK sebelumnya telah menahan satu tersangka dari BPK Riau, yakni M Fahmi Aressa. Penahanan Fahmi dilakukan pada April 2023 lalu bersamaan dengan penahanan Adil.
KPK turut mengamankan Fahmi Aressa dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan bulan lalu. Saat mengamankan Fahmi, KPK menemukan uang tunai Rp1 miliar yang diduga sebagai toal yang diberikan Adil untuk pengondisian pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Secara garis besar, kasus yang menjerat Adil terdiri dari tiga klaster kasus korupsi. Selain kasus suap auditor BPK, Adil ditetapkan sebagai tersangka kasus pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara pada tahun anggaran 2022, serta dugaan korupsi penerimaan fee jasa travel umrah.
