.jpg)
Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar berniat menarik para investor untuk mengembangkan pulau-pulau di wilayahnya menjadi lokasi wisata bahari. Target pertama mereka pengembangan Pulau Samalona dan Lanjukang.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar Muhammad Roem mengatakan dua pulau yang memiliki pasir putih ini rencananya akan dikembangkan menjadi tempat rekreasi unggulan, dengan pengelolaan rekreasi berjemur, pembangunan cafe dan restauran, hingga penyediaan fasilitas snorkeling dan diving.
Saat ini, dikatakan Roem, konsep pengembangan pulau-pulau ini akan masuk dalam Rencana Induk Pariwisata (Riparda) Makassar yang regulasinya tengah digodok di DPRD Kota Makassar. Harapannya bisa menarik investor untuk melakukan pengelolaan bersama.
"Kami berharap Riparda ini bisa segera disahkan agar pengembannya bisa segera dilakukan. Kita juga sudah tawarkan semua data-datanya ke PTSP, untuk dikelola menjadi potensi Investasi di Kota Makassar," ungkapnya Roem, Jumat (10/3/2023).
Skema pengembangan pariwisata melalui investasi ini dikatakannya bukan hanya akan menguntungkan pihak pemerintah dan pengembang, namun juga masyarakat sekitar. Para penduduk lokal nantinya akan diarahkan membuat usaha penyeberangan hingga penyewaan tempat di pulau.
Oleh karena itu penataan di dua pulau akan pelan-pelan dilakukan, seperti misalnya penataan dermaga dan sarana di dalamnya.
Baca Juga
"Selain itu kami juga akan targetkan penyelenggaraan event yang dilakukan di pulau, hanya saja kita akan lebih dahulu menyelesaikan pembenahan yang ada," paparnya.
Jika dua pulau ini telah berhasil dikembangkan, Roem menambahkan pihaknya juga akan siap mengembangkan pulau-pulau lainnya. Total tercatat ada 10 pulau lainnya di Makassar yang potensial untuk dijadikan wisata bahari unggulan.
Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar Hasanuddin Leo pun cukup mendukung upaya pencanangan investasi pulau ini.
Namun dia meminta agar kerjasama yang dilakukan bisa diperhitungkan matang-matang, pasalnya selama ini investor yang masuk di kepulauan Makassar cenderung itu tidak memberikan keuntungan maksimal terhadap pendapatan daerah.
"Intinya pemkot ini harus tegas, sehingga tidak rugi. Harus menguntungkan semua pihaklah supaya pengembangannya juga bisa berkelanjutan," terangnya.
