Bisnis.com, JAKARTA - Nasib penilaian keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering atau FATF akan ditentukan menjelang akhir Februari 2023.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana memaparkan bahwa Indonesia telah memasuki tahap akhir proses Mutual Evaluation Review (MER).
Ini merupakan tahapan politis untuk menentukan posisi Indonesia masuk dalam keanggotaan FATF atau tidak.
Ivan menuturkan lembaga intelijen keuangan itu bersama-sama dengan Kementerian dan Lembaga terkait melaksanakan penggalangan dukungan ke negara-negara anggota FATF.
“Mari kita bersinergi, bahu membahu dalam mensukseskan upaya Indonesia menjadi anggota penuh FATF. Rencananya, FATF Plennary akan dilaksanakan pada tanggal 20-24 Februari 2023 di Paris.” Ungkap Ivan dilansir dari laman resmi PPATK, Sabtu (18/2/2023).
Sekadar catatan, Indonesia merupakan satu-satunya negara anggota G20 yang belum masuk menjadi anggota FATF. Proses Indonesia untuk menjadi anggota FATF telah berlangsung lama. Namun rencana itu sempat terhenti karena pandemi.
Sementara itu, Ketua Komite TPPU Mahfud MD menyampaikan agar seluruh anggota Komite TPPU memiliki komitmen tinggi dalam menindaklanjuti hal-hal yang menjadi kewajiban paska pelaksanaan FATF Plennary mendatang.
Mahfud MD membuka menyampaikan keanggotaan Indonesia dalam FATF sangat penting karena dapat meningkatkan kepatuhan Rezim Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Indonesia.
”Tentunya ini akan berdampak pada penguatan integritas sistem keuangan di Indonesia serta meningkatkan kepercayaan dunia internasional” lanjut Mahfud
