Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar OJK melakukan pengawasan mendetail dan lebih intensif terhadap asuransi, pinjaman online, hingga investasi.
Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (6/2/2023).
Presiden RI ke-7 ini menegaskan tidak ingin berbagai kejadian kejahatan keuangan seperti kasus Asabri, Jiwasraya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, hingga Wanaartha terulang kembali.
"Jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah-sudah, Asabri, Jiwasraya, Rp17 triliun, Rp23 triliun, ada lagi Indosurya, ada lagi Wanaartha, sampai hafal saya ini karena baca. Unit link, ini harus mikro satu-satu diikuti karena rakyat, yang nangis itu rakyat," ucapnya, Selasa (6/2/2023).
Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia ini meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan pengawasan berbagai produk jasa keuangan agar masyarakat makin terlindungi, sebab sudah banyak korban yang berjatuhan ketika dirinya melakukan blusukan ke lapangan.
"Rakyat itu hanya minta satu sebetulnya, duit saya balik, uang saya balik karena saya waktu ke Tanah Abang ada yang nangis-nangis, ceritanya juga kena itu. Waktu di Imlek juga sama, nangis-nangis itu juga, di Surabaya nangis-nangis itu juga. Hati-hati semuanya yang namanya pengawasan harus lebih diintensifkan," tegasnya.
Baca Juga
Jokowi melanjutkan bahwa selama ini pemerintah melihat masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan sehingga diharapkan OJK harus menjawab persoalan tersebut secara profesional.
“Baik itu yang namanya asuransi, yang namanya pinjaman online, yang namanya investasi, yang namanya tur haji dan umrah, betul-betul pengawasannya harus detail," ujarnya.
Dalam hal pengawasan tersebut, Kepala Negara juga meminta agar jajarannya bekerja tidak hanya secara makro, tetapi juga detail.
Presiden memberikan contoh sebuah perusahaan di India yang mengalami kerugian akibat harga sahamnya melorot tajam yang kemudian berdampak pada perekonomian India secara keseluruhan.
"Hati-hati ada peristiwa besar minggu kemarin, Adani di India. Makronya negara bagus, mikronya ada masalah. Mikro, hanya satu perusahaan, Adani. Kehilangan US$120 juta, hilang, langsung. Dirupiahkan Rp1.800 triliun. Hati-hati mengenai ini, pengawasan, pengawasan, pengawasan. Jangan sampai ada yang lolos seperti itu karena goreng-gorengan Rp1.800 triliun. Itu seperempatnya PDB India hilang. Yang terjadi apa? Capital outflow, semua keluar, yang terjadi apa? Rupee jatuh. Hati-hati mengenai ini, padahal kondisi makronya bagus," pungkas Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
