Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengaku Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum ada mengabarkan kapan akan melakukan reshuffle alias perombakan kabinet.
Sebagai informasi, belakangan menguat isu bahwa Jokowi akan melakukan reshuffle pada Rabu Pon. Rabu Pon terdekat akan jatuh pada 1 Februari 2023.
"Sampai dengan saat ini presiden kan belum menjelaskan kapan kalaupun reshuffle itu ada akan dilakukan," jelas Arsul saat dijumpai di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).
Dia menegaskan, hingga pada Senin (30/1/2023) pagi, Jokowi belum ada mengajak PPP untuk berbicara terkait reshuffle.
Arsul menjelaskan, berdasarkan pengalaman sejak 2014, Jokowi selalu mengabarkan akan melakukan reshuffle jelang pengumuman, terutama kepada partai politik asal menteri yang bersangkutan.
"Kalau menyangkut menteri dari partai biasanya itu disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan itu menjelang mepet pengumuman itu dilakukan," ujar wakil ketua MPR itu.
Baca Juga
Arsul mengatakan, PPP menyerahkan keputusan terkait reshuffle kepada presiden. Menurutnya, Jokowi pasti sudah punya pertimbangan sendiri jika memang akan melakukan reshuffle.
"Partai-partai itu percaya semua. Bagaimana pun Presiden Jokowi akan menjaga keseimbangan semuanya," ungkapnya.
Sebelumnya, Jokowi beberapa kali sudah meminta masyarakat untuk sabar menunggu rencananya reshuffle kabinet.
"Tunggu [saja]," ujarnya di sela-sela peninjauan proyek sodetan kali Ciliwung, di Jakarta, Selasa (24/1/2023).
Kepala Negara masih enggan membeberkan ihwal waktu dan siapa saja pembantunya yang akan diganti. Terakhir, pada kunjungan ke Pasar Tanah Abang Blok A beberapa waktu lalu, Jokowi juga memberikan jawaban yang sama.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat juga memprediksi Jokowi akan mengumumkan reshuffle pada Rabu Pon.
“Ya biasanya Rabu Pon, Rabu Pon ya. Rabu Pon itu setiap bulan ada Rabu Pon. Nah jadi kita tunggu saja, Rabu Pon-nya itu yang bulan apa,” jelas Djarot saat ditemui Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Beberapa kesempatan, PDIP terang-terangan sudah meminta dua menteri yang berasal dari Partai NasDem, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, untuk dievaluasi.
