Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan akan mengkaji ulang rencana pembangunan jaringan 5G yang telah direncanakan oleh pemerintahan sebelumnya.
Pada masa PM Muhyiddin Yassin tahun 2021, Malaysia meluncurkan rencana badan milik negara untuk semua spektrum 5G untuk menyediakan layanan seluler.
Kepemilikan tunggal spektrum 5G ini menimbulkan kekhawatiran dari operator utama negara terhadap penetapan harga, transparansi, dan monopoli.
Anwar mengatakan dalam konferensi pers, bahwa rencana 5G akan dievaluasi untuk memastikan telah mengikuti prosedur yang ketat.
"Perlu ditinjau ulang karena tidak dilakukan secara transparan," kata Anwar tanpa merinci lebih lanjut, seperti dilansir dari CNA, Rabu (7/12/2022).
Juru Bicara Muhyiddin tidak segera berkomentar, tetapi mendukung rencana 5G.
Baca Juga
Selain itu, Anwar juga mengatakan akan mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat pembangunan infrastruktur untuk rencana 5G tersebut.
Lebih lanjut, pemerintah juga akan merevisi dan menyempurnakan anggaran 2023 yang telah diajukan pada Oktober 2022 lalu.
Anggaran tersebut diajukan di parlemen oleh pemerintah sebelumnya, tetapi belum disahkan karena adanya pemilihan umum (pemilu).
Anwar mengatakan pemerintahannya tidak akan membatalkan keputusan yang telah dibuat oleh pemerintahan sebelumnya.
