Apa itu Demokrasi? Ini Sejarah, Prinsip, Jenis, dan Contohnya

Bisnis.com, JAKARTA - Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata Demos yang berarti “rakyat” dan kratos yang berarti ‘pemerintahan”. Secara umum, demokrasi bisa diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah sebagai bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya ikut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang dimana, di dalamnya mengizinkan dan memberikan warga negaranya kebebasan untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam pembuatan hukum.

Berikut ini adalah beberapa hal tentang demokrasi yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

1. Sejarah demokrasi

Gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan Yunani. Dengan sistem tersebut rakyat akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara.

Seluruh masalah kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut. Ribuan tahun kemudian, pada abad ke-6 SM, bentuk pemerintahan yang relatif demokratis diperkenalkan di negara-negara bagian Athena oleh Cleisthenes pada 508 sebelum masehi.

Kondisi tersebut membuat Cleisthenes yang dikenal dengan panggilan bapak demokrasi Athena. Saat itu, Athena menganut demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama, yaitu pemilihan warga secara acak untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan dan juga majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena.

Pada saat memasuki abad pertengahan (6 – 15 M) di Eropa Barat, gagasan tersebut tidak bisa digunakan lagi, ada banyak sistem dimana pemilihan tetap dilakukan meskipun hanya beberapa orang yang bisa bergabung.

Parlemen Inggris sendiri dimulai dari Magna Carta, sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa kekuasaan Raja terbatas dan melindungi hak-hak tertentu rakyat. Parlemen terpilih pertama adalah Parlemen De Montfort di Inggris pada 1265. Tetapi hanya beberapa orang yang benar-benar bisa bergabung karena parlemen dipilih oleh beberapa orang saja.

Baca Juga : Sering Sindir NasDem, Sekjen PDIP: Wajar, Ini Demokrasi

2. Prinsip demokrasi

Rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, melalui pelaksanaan tugas yang tepat dan warga negara sipil memilih wakil mereka secara teratur melalui pemilu.
Hak setiap orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau status lainnya.
Hak setiap orang atas kebebasan berpikir, hati Nurani dan agama.
Hak setiap orang untuk mendapatkan akses yang sama ke layanan publik.
Hak kelompok minoritas atau kelompok yang kurang beruntung untuk perlindungan hukum yang sama dan kebebasan untuk menikmati budaya mereka sendiri, menganut dan menjalankan agama mereka sendiri dan menggunakan bahasa sendiri.
Pemimpin terpilih menjunjung tinggi hukum dan fungsi secara ketat sesuai dengan konstitusi negara yang bersangkutan dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
Hak orang-orang yang terpilih untuk membentuk pemerintahan, memangku jabatan dan memenuhi masa jabatan sebagaimana ditetapkan secara hukum.
Institusi pemerintah harus transparan, partisipatif dan sepenuhnya bertanggung jawab kepada warga negara.
Kewajiban pemerintah yang dipilih untuk menahan diri dari Tindakan ekstra konstitusional.
Kontrol sipil demokratis atas militer harus dibentuk dan dilestarikan.
Semua HAM, budaya, baik sipil, ekonomi, politik ataupun sosial akan dipromosikan dan dilindungi sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan instrumen hak asasi manusia lainnya yang relevan.

3. Jenis demokrasi

Demokrasi Parlementer (1945 – 1959)
Demokrasi parlementer ini adalah sistem demokrasi yang menonjolkan peranan parlementer dan partai-partainya. Sistem parlementer mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan Indonesia dan diperkuat dalam UUD 1945 dan 1950.
Demokrasi terpimpin (1959 – 1965)
Demokrasi terpimpin adalah bentuk sistem pemerintahan yang dipimpin oleh presiden secara mutlak dan otoriter. Demokrasi ini sudah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat.

Menurut UUD 1945, seorang presiden memiliki kesempatan untuk bertahan sekurang-kurangnya lima tahun. Namun, menurut ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup sudah membatalkan pembatasan waktu tersebut. Diketahui berakhirnya pemerintahan Soekarno menjadi akhir dari berlakunya demokrasi terpimpin di Indonesia.

Demokrasi Pancasila (1966 1968)
Demokrasi Pancasila berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Tap MPRS/MPR. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi di Indonesia yang berbentuk konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial.
Demokrasi Pancasila Era Reformasi (1999 – sekarang)
Pada era reformasi Indonesia diwarnai dengan kebebasan pers dan berbicara. Hal ini bertujuan agar kritik pada kekuasaan tidak menyeleweng terlalu jauh. Diketahui dalam perkembangan demokrasi pancasila era reformasi diteruskan oleh presiden Abdurrahman Wahid hingga pemerintahan Joko Widodo.

4. Manfaat demokrasi

Pemenuhan kebutuhan umum
Demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum bisa dipenuhi. Pengambilan kebijakan negara demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Dengan menentukan kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat, dalam suatu negara demokrasi akan tercipta kepuasan rakyat karena kebutuhan masyarakat umum bisa terpenuhi.
Mencegah terjadinya pemerintahan diktator
Adanya peran rakyat dalam merumuskan kebijakan pemerintahan secara tidak langsung bisa mencegah adanya pemerintahan yang diktator.
Mencegah tirani
Sistem pemerintahan demokrasi disebut sebagai sistem pemerintahan paling aman karena pemerintah dan rakyat bisa saling berinteraksi melalui dewan yang sudah dipilih oleh rakyat. Negara dengan sistem demokrasi mencegah adanya kekuasaan tunggal dari pemerintah karena rakyat ikut serta dalam pemerintah melalui dewan yang akan dipilih.
Pemenuhan kebutuhan umum
Demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum bisa terpenuhi. Pengambilan kebijakan negara demokrasi tergantung pada keinginan masyarakat, dalam suatu negara demokrasi akan tercipta kepuasan rakyat karena kebutuhan masyarakat umum bisa terpenuhi.

5. Contoh demokrasi

Bersikap adil kepada setiap orang.
Selalu menghargai perbedaan pendapat.
Jika dalam berorganisasi, selalu mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan.
Ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong.
Saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia.