Bisnis.com, JAKARTA – Warga China di dalam dan luar negeri bersatu memprotes kebijakan Nol Covid-19 yang diberlakukan pemerintahan Xi Jinping untuk mengendalikan penularan Virus Corona.
Protes warga di China atas penguncian wilayah (lockdown) dan kebijakan nol-Covid menyebar di banyak kota. Bahkan di dunia.
Pembangkangan terhadap penguncian wilayah juga dilakukan para mahasiswa dengan melakukan aksi dan protes di kota-kota di seluruh dunia termasuk London, Paris, Tokyo dan Sydney.
Dalam banyak kasus, puluhan orang turun ke jalan-jalan untuk protes. Di beberapa lokasi, jumlah demonstran lebih dari 100 orang.
Protes tersebut dianggap sebagai momen langka, mempersatukan warga China dalam kemarahan di dalam maupun di luar negeri.
Kemarahan warga China dipicu oleh kebakaran di wilayah Xinjiang China pada pekan lalu yang menewaskan 10 orang yang terjebak di dalam apartemen.
Baca Juga
Para pengunjuk rasa mengatakan, bahwa tindakan penguncian wilayah harus disalahkan, meskipun para pejabat membantahnya.
Pada Senin (28/11/2022) malam, puluhan pengunjuk rasa berkumpul di kawasan pusat bisnis di Hong Kong, tempat demonstrasi anti-pemerintah.
Seorang warga berusia 50 tahun, Lam menyatakan bahwa sebagai hal yang normal seseorang mengungkapkan pendapatnya.
"Saya pikir ini adalah hak normal orang untuk mengungkapkan pendapatnya. Saya pikir mereka seharusnya tidak menekan hak semacam ini," kata Lam, seperti dilansir dari CNA, Selasa (29/11/2022).
Terlihat dari rekaman video online, puluhan mahasiswa berkumpul di Chinese University of Hong Kong untuk meratapi mereka yang meninggal di Xinjiang.
Sementara, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih menyatakan bahwa Amerika Serikat (AS) percaya akan sulit bagi China untuk mengendalikan Virus Corona melalui strategi nol-Covid.
"Setiap orang memiliki hak untuk melakukan protes secara damai, di sini di Amerika Serikat dan sekitarnya, dunia. Ini termasuk di RRC," katanya.
Juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Jeremy Laurence, dalam sebuah email pada Senin (28/11/2022) mendesak pihak berwenang untuk menanggapi protes sejalan dengan hukum dan standar HAM internasional.
Laurence menyatakan, bahwa dengan mengizinkan protes lebih luas, masyarakat dapat membantu membentuk kebijakan publik, memastikannya dipahami dengan lebih baik, dan pada akhirnya akan lebih efektif.
