Bisnis.com, JAKARTA— Polisi Thailand menembakkan peluru karet untuk membubarkan aksi demonstrasi terhadap KTT APEC di Bangkok, Jumat (18/11/2022).
Berdasarkan video yang beredar, massa tampak menurunkan mobil polisi dan melemparkan proyektil.
Sementara itu petugas anti huru hara maju ke arah mereka untuk memukul mundur massa pendemo. Penanggung Jawab Gugus Tugas Keamanan KTT APEC, Inspektur Ashyan Kraithong mengatakan ada sekitar 350 demonstran.
“350 pengunjuk rasa berkumpul dan bentrok dengan polisi sekitar 10 km dari tempat pertemuan para pemimpin kelompok Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik,” kata Ashyan dikutip dari laman Busssines Times, Jumat (18/11/2022).
Ashyan menyebutkan bahwa polisi telah menangkap 10 pengunjuk rasa dalam kejadian tersebut. Dia menyebukan ada lima petugas polisi yang terluka.
“Para pengunjuk rasa melanggar hukum, menyerang secara fisik petugas polisi,” kata Ashyan.
Baca Juga
Sementara itu, Aktivis pemuda Patsaravalee 'Mind' Tanakitvibulpon, yang ikut demonstrasi, mengatakan orang-orang memprotes KTT APEC dan Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha.
“Polisi bertindak berlebihan. Mereka menggunakan peluru karet pada kami dan mencoba menghentikan kami berkali-kali,” katanya
Beberapa demonstran yang mayoritas kaum muda mengklaim bahwa para pemimpin dunia sedang melakukan "pencucian hijau" terhadap resolusi lingkungan yang dibuat di berbagai pertemuan APEC, dan menuntut tindakan tegas terhadap perubahan iklim.
Sejak awal pekan ini, telah ada banyak polisi di dalam dan sekitar lokasi KTT di Bangkok, serta di hotel-hotel tempat para pemimpin dunia menginap, tetapi hal itu tidak menghalangi segelintir aktivis untuk turun ke jalan.
Pada hari Kamis (17 November), sekitar 100 pengunjuk rasa berkumpul sekitar tengah hari di pinggiran barikade keamanan di Asoke, di pusat Bangkok.
Mereka mengenakan setelan dan spanduk dinosaurus, untuk mengecam konferensi tersebut, mengklaim bahwa hanya perusahaan besar, bukan warga negara, yang mendapat keuntungan.
Model Ekonomi Bio-Circular-Green (BCG) disebut-sebut oleh para pemimpin lokal sebagai cara yang inklusif dan berkelanjutan menuju pertumbuhan ekonomi, dan Thailand berharap mendapatkan dokumen komitmen dari 21 negara anggota APEC selama KTT sebagai bagian dari warisannya.
Di antara tuntutan lain dari para aktivis adalah tuntutan baru yang dipimpin oleh pemuda agar Pasal 112, undang-undang lese majeste Thailand, dihapuskan, dan agar tahanan politik yang dikurung di bawah undang-undang ini dibebaskan.
“Pemerintah mengabaikan permintaan dan hak politik kami. Ini adalah orang-orang yang akan menjadi sekutu Anda,” kata seorang demonstran.
Aktivis prodemokrasi juga menuntut Prayut, yang memimpin APEC, mundur sebagai perdana menteri. Mereka juga ingin dia membubarkan Parlemen dan menyerukan pemilihan nasional, yang harus diadakan pada awal 2023.
“Kami ingin menghentikan APEC karena tidak ada partisipasi dari masyarakat. Hanya kapitalis dan pemerintah yang mendapat manfaat dari model BCG,” Patsaravalee Tanakitvibulpon, seorang pemimpin dari kelompok protes Ratsadon.
KTT APEC tahun ini akan menjadi yang pertama dalam empat tahun di mana anggota negara-negara bertemu secara langsung. Pada tahun 2009, KTT Asean yang diadakan di kota tepi pantai Pattaya Thailand berakhir dengan kekacauan, saat pengunjuk rasa masuk ke area konferensi.
Para pemimpin daerah terpaksa mengungsi, beberapa melalui helikopter, dan KTT dibatalkan.
