Bisnis.com, JAKARTA -- Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali resmi berkahir dan berhasil menghasilkan Bali Leaders Declaration yang memuat sekitar 52 poin penting terkait isu geopolitik global hingga masalah penegakan hukum.
Dua di antara poin deklarasi yang cukup menarik antara lain terkait dengan isu pemberantasan korupsi dan gerakan anti pencucian uang.
Para pemimpin G20, seperti tertuang dalam deklarasi itu, berkomitmen untuk terus mendukung penguatan dan penerapan upaya antikorupsi termasuk melalui instrumen yang mengikat secara hukum, sambil memperbarui komitmen untuk tidak menoleransi berbagai tindakan korupsi.
"Kami menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas baik bagi sektor publik maupun swasta sebagai hal yang krusial
bagian dari upaya pemulihan kolektif," demikian dikutip dari dokumen Leaders Declaration, Rabu (16/11/2022).
Selain itu, para pemimpin G20 juga menekankan pentingnya audit dalam mencegah dan menanggulangi segala bentuk korupsi korupsi. G20 juga menyerukan kepada semua negara untuk mengkriminalkan penyuapan, termasuk penyuapan pejabat publik asing, dan secara efektif memberikan sanksi terhadap penyuapan.
"Kami selanjutnya akan bekerja untuk memperkuat internasional kerja sama
dan kerangka hukum untuk memerangi kejahatan ekonomi termasuk korupsi terkait untuk kejahatan terorganisir dan pencucian uang, melalui yang ada jaringan dan inisiatif seperti GlobE dan G20 Denial of Entry Experts Network."
Baca Juga
Para pemimpin G20 juga menegaskan kembali komitmen untuk menyangkal tempat yang aman bagi pelaku korupsi dan aset mereka, sesuai dengan hukum domestik.
"Kami akan lebih jauh memperkuat keterlibatan kami dengan dan mempromosikan partisipasi aktif oleh para pemangku kepentingan seperti akademisi, masyarakat sipil, media dan sektor swasta, termasuk untuk memajukan budaya integritas."
Pencucian Uang
Pemimpin G20 juga menyadari kebutuhan masyarakat internasional untuk meningkatkan upaya mereka secara efektif memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi.
Mereka menegaskan kembali komitmen untuk mewujudkan prioritas strategis Financial Action Task Force (FATF) dan FATF Style Regional Bodies (FSRBs) untuk memimpin aksi global guna menanggapi ancaman ini.
G20 menyambut inisiatif FATF untuk mempromosikan penerapan standar internasional pada aset virtual, khususnya “aturan perjalanan”, dan transparansi beneficial owner, serta mengakui peran mereka dalam perang melawan korupsi sistemik dan kejahatan lingkungan, yang sangat berdampak pada perekonomian.
Para pemimpin G20 juga mendukung upaya yang sedang berlangsung dari FATF untuk meningkatkan upaya global untuk menyita hasil kejahatan dan mengembalikan dana kepada para korban dan negara sejalan dengan kerangka domestik.
"Kami mendorong semua anggota G20 untuk memperkuat kolaborasi untuk mengadopsi dan menerapkan standar FATF secara efektif."
