Bisnis.com, JAKARTA - Anies Baswedan akan segera lengser dari kursi Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022. Posisinya akan digantikan oleh penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, yang kini menjabat Kepala Sekretariat Presiden yakni Heru Budi Hartono.
Heru bukan orang baru di Pemprov DKI Jakarta, seperti pulang kampung. Tanpa perlu beradaptasi terlalu lama, dia harus segera kerja cepat menuntaskan pekerjaan rumah terberat yang harus dituntaskan Pj gubernur setidaknya sampai dengan 2024. Lalu, langkah apa yang harus dilakukan?
Pertama, Jakarta masuk jajaran teratas kota paling buruk di dunia, serta kemacetan lalu-lintas yang makin parah. Pj Gubernur DKI Jakarta harus fokus mengurai kemacetan lalu-lintas sekaligus mengurangi tingkat polusi udara kota.
Salah satunya ialah mengakselerasi integrasi seluruh transportasi publik dan mengembangkan armada/kapasitas daya angkut dan jangkauan wilayahnya.
Gubernur Sutiyoso (2005) telah meletakkan dasar pembangunan transportasi massal bus rapid transit (BRT) atau lebih dikenal busway (meski tidak tepat, karena sebutan itu dimaksud jalur khusus bus) atau kini disebut bus Trans-Jakarta (TJ).
Transjakarta merupakan sistem BRT dengan jalur lintasan terpanjang di dunia (230,9 km), serta memiliki 243 halte yang tersebar dalam 13 koridor (jalur), yang kini beroperasi 24 jam di seluruh koridornya. Koridor bus Trans-Jakarta telah menjadi tulang punggung pengembangan tata kota Jakarta.
Baca Juga
Perjalanan panjang mass rapid transit/MRT berganti nama moda raya terpadu (MRT) diawali kontruksi oleh Gubernur Joko Widodo (2013), dikawal Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (2014—2017), dan diresmikan Presiden Joko Widodo disaksikan Gubernur Anies Baswedan (2019).
Kehadiran MRT tahap 1 Lebak Bulus—Bundaran HI telah berhasil mengubah budaya baru bertransportasi publik ke pusat kota. Anak-anak pekerja muda menjadi pelopor perubahan itu.
Pj Gubernur DKI Jakarta harus mempercepat pembangunan MRT tahap 2 Bundaran HI—Stasiun Kota, mendorong operasional lintas raya terpadu (LRT) (2023), memperluas koridor bus Trans-Jakarta ke seluruh pelosok Jakarta.
Selain itu, mengintegrasikan seluruh transportasi massal baik secara sistem manajemen (harga tiket, standar pelayanan) dan infrastruktur (jembatan penghubung halte/stasiun/terminal), serta didukung transportasi berbasis aplikasi daring/online.
Kedua, Pj gubernur harus berani menerapkan kebijakan tidak populer pembatasan kendaraan pribadi ke pusat kota. Perluasan kawasan ganjil genap ke seluruh wilayah Jakarta dan sekitar Serta berlaku untuk semua kendaraan pribadi, penerapan jalan berbayar elektronik dan parkir elektronik progresif (makin mahal ke pusat kota, terutama pada jam sibuk).
Selain itu, memperbanyak kantong parkir (park and ride) di terminal bus, stasiun kereta, titik perbatasan kota, serta gedung parkir komunal di kawasan perkantoran dan permukiman pusat kota.
Pembangunan kawasan berorientasi transportasi terpadu (transit oriented development/TOD) di titik simpul jaringan transportasi massal (MRT, LRT, BRT).
Sebagai permulaan, Pj Gubernur DKI Jakarta dapat memfokuskan pada pengembangan kawasan TOD di sekitar stasiun MRT Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete, Haji Nawi, Blok A, Blok M, Dukuh Atas; kawasan stasiun Manggarai dan Senen. Pembangunan hunian vertikal (rusunawa) diarahkan ke sekitar TOD.
Selain itu, melanjutkan program penataan/revitalisasi trotoar untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pejalan kaki, serta pembangunan infrastruktur pesepeda (jalur sepeda, parkir, sepeda sewa, ruang ganti).
GUBERNUR PERMANEN
Ketiga, bencana banjir yang makin sering terjadi seiring perubahan iklim telah membuat intensitas hujan lebih banyak dan curah hujan makin ekstrem. Pemahaman musim hujan berlangsung pada Oktober—April maupun musim kemarau di April—Oktober sudah tidak relevan lagi. Hujan dapat terjadi sepanjang tahun. Kesiapan Pemprov DKI Jakarta sangat dibutuhkan untuk memitigasi bencana banjir.
Penanganan banjir seperti biasa berupa mengandalkan pompa, kegiatan grebek lumpur (saluran air dan sungai), serta pembangunan sumur resapan/drainase vertikal terbukti tidak efektif mengatasi banjir. Gebrakan Pj gubernur sangat dinantikan warga Jakarta yang sudah jenuh (frustasi, trauma) dilanda banjir.
Keempat, ketiadaan beban politis maupun upaya pencitraan seharusnya mampu mendorong Pj gubernur untuk membenahi 13 sungai utama dan merevitalisasi 109 situ/danau/embung/waduk (SDEW) serta penambahan 20 waduk baru (daerah tangkapan air) untuk mengendalikan banjir kiriman.
Selain itu, merehabilitasi seluruh saluran air/drainase dan menambah ruang terbuka hijau (daerah resapan air) untuk mengatasi banjir lokal.
Terakhir, merestorasi kawasan pesisir pantai utara Jakarta untuk meredam banjir rob dan ancaman tenggelam. Relokasi permukiman warga perlu didukung percepatan penyediaan rusunawa di pusat kota kawasan TOD. Jika berhasil, dia akan berpeluang melanjutkan kepemimpinan DKI Jakarta secara permanen atau setidaknya meninggalkan warisan berharga yang akan dikenang warga Jakarta. Selamat bekerja.
