Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden RI 2014-2019 Jusuf Kalla (JK) menyebut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke depan akan bermasalah.
Pada Program Karni Ilyas Club yang dipantau pada Kamis (22/9/2022), JK mengatakan bahwa proyek pembangunan IKN Nusantara akan bermasalah terkait dana pembangunan.
Pasalnya, sejauh ini diua belum melihat komitmen investor dari luar untuk turut serta mendanai pembangunan IKN. Sejauh ini, ujarnya, dana pembangunan IKN 20 persen dari total anggaran (APBN), sementara 80 persen diharapkan dari investor luar.
“Ini akan bermasalah, karena sampai sekarang kita belum belum melihat ada komitmen dari investor luar. Sulit investasi di suatu Ibu Kota, tidak mudah. Konsekuensinya mungkin pemerintah akan memperlambat pembangunan. Artinya tidak sesuai jadwal semula akan merayakan di istana di sana pada tahun 2024. Jadwal pembangunan akan tertunda,” jelas JK.
Soal pembatalan proyek IKN, JK mengatakan yang bisa membatalkan adalah pemerintah.
Lebih lanjut, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini menyebut, bahwa rencana semula pembangunan IKN ditopang investasi asing, namun minatnya tidak sebesar yang diharapkan.
Baca Juga
“Jadi tidak berjalan mulus nanti, kelihatan yang jalan investasi dari APBN. Kita melihat defisit tinggi, tapi anggaran tinggi. Ada konsekuensinya dalam defisit anggaran,” tukas JK.
Dia juga menyinggung berdasarkan pengalaman negara lain seperti Brasil, Myanmar butuh waktu 20 tahun untuk melengkapi pemindahan Ibu Kota.
“Pak Jokowi juga sudah menyebut perlu waktu untuk menyempurnakannya.”
Selain itu, tidak seluruh lembaga pindah, dan idealnya jarak pindah sekitar 30 km seperti Ibu Kota Kuala Lumpur di Malaysia pindah ke Putra Jaya.
Dia menambahkan, hampir seluruh negara yang memindahkan Ibu Kota adalah negara federal seperti Amerika Serikat (AS), Malaysia, Myanmar, Australia, sehingga sejumlah urusan diselesaikan di tingkat daerah.
“Urusan tidak banyak. Umumnya pelaksanaan peraturan dilakukan di daerah. Berbeda, kalau mau investasi di Indonesia, urusannya di Jakarta, karena memang kewenangan daerah terbatas.”
Diberitakan sebelumnya, pemerintah didorong untuk dapat memberikan sejumlah insentif guna meyakinkan pengembang agar mau terlibat dalam pembangunan proyek IKN Nusantara. Berdasarkan laporan yang diterima Bisnis, baru beberapa pengembang yang menunjukkan ketertarikannya untuk masuk ke IKN.
Meski demikian, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok memastikan anggotanya siap untuk mengawal pembangunan IKN sebagai pelopor investor lokal.
"Kita [REI] siap berinvestasi [di IKN]. Tinggal sekarang kita kerja sama antar pengembang supaya langkahnya akan lebih cepat. Infrastruktur sudah mulai dibangun, berarti kita kan harus bangun propertinya," kata Paulus saat dihubungi, Selasa (21/9/2022).
Dia juga mengatakan kesiapan pengembang untuk membangun produk apapun di sektor properti bukan hanya rumah, melainkan seluruh bangunan gedung di IKN. Bahkan, REI juga bersiap untuk membantu penataan hingga planologi yang perlu disesuaikan.
