Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah sedang dibuat kalangkabut. Serangan hacker datang bertubi-tubi. Mereka meretas informasi pejabat, institusi pemerintahan, bahkan data milik Badan Intelijen Keuangan alias BIN kabarnya juga tak luput dari serangan hacker yang memiliki akun twitter Bjorka.
Sampai kini siapa sebenarnya di balik Bjorka belum terungkap. Yang jelas, dari aksinya itu, Bjorka berhasil menelanjangi sistem keamanan siber Indonesia. Cyber security system Indonesia tak mampu mendeteksi serangan Bjorka.
Lembaga sekelas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atau Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga belum bisa menjelaskan apa sebarnya yang terjadi dalam serangan tersebut.
Mereka hanya menyebut bahwa Bjorka hanya membocorkan data yang bersifat umum. Bukan data yang spesifik. Masyarakat diminta tetap tenang.
Kepala BSSN Hinsa Siburian, misalnya, bahkan mengatakan bahwa walaupun ada dugaan kebocoran data, tetapi sejauh ini tidak ada sistem elektronik yang terganggu.
"Oleh karena itu, masyarakat kami harapkan tenang saja. Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini, sistem elektronik ya," katanya kepada media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9/2022).
Baca Juga
Kendati demikian, BSSN tidak menjelaskan bagaimana serangan tersebut bisa terjadi. Kenapa sistem keamanan siber Indonesia begitu rapuh? Bukannya pemerintah memiliki anggaran yang cukup besar dalam pengadaan sistem keamanan tersebut?
Sebagai contoh, proyek-proyek keamanan siber pemerintah nilai cukup fantastis. Ada yang miliaran, bahkan ratusan miliar.
Proyek pembangunan laboratorium penelitian kemananan siber dan sandi di BSSN saja misalnya, nilainya bisa mencapai Rp32,8 miliar. Itu belum proyek alatnya. Di institusi penegak hukum, pengadaan alat surveilance nilainya bisa mencapai ratusan miliar.
Seharusnya dengan alat-alat atau fasilitas keamanan siber maupun intelijen yang cukup mahal, keamanan siber Indonesia semakin terjamin, bukannya malah leluasa dibobol oleh para hacker. Akibatnya data milik warga negara bebas diperjualbelikan di pasar gelap.
Padahal, keamanan data adalah tanggung jawab negara. Apalagi, saat ini hampir seluruh proses administrasi di pemerintahan maupun swasta, terutama di kota-kota besar, telah dilakukan secara daring. Bahkan mau isi bahan bakar minyak alias BBM yang harganya baru saja naik, konsumen juga harus mengisi data di aplikasi terlebih dahulu.
Bentuk Tim
Meski telat, pemerintah akhirnya membentuk tim untuk menangkal aksi peretas seperti Bjorka.
Tim tersebut terdiri dari berbagai unsur, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), hingga Badan Intelijen Negara (BIN).
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan dalam rapat bersama Presiden tersebut dibicarakan bahwa ada data-data yang diduga bocor di dark web dan media sosial, salah satunya dari Bjorka, merupakan data yang sudah umum.
Johnny menegaskan data yang beredar bukanlah data-data spesifik dan bukan data data yang terkini, sebagian data-data yang lama untuk saat ini.
“Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,” tuturnya.
Selain itu, Johnny juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membangun kekuatan nasional dengan bekerja sama dan menjaga kekompakan salah satunya dalam menghadapi bahaya di dalam ruang digital.
“Bahaya di dalam ruang digital itu adalah tentunya tindakan kriminal digital. Ini yang harus kita jaga bersama-sama, bangun kerja bersama. Berbeda pendapat, itu normal dalam demokrasi, dihormati dalam demokrasi. Tapi pada saat untuk kepentingan negara secara keseluruhan, marilah kita jaga kekompakan,” ujarnya.
Polisi Tunggu Laporan
Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu laporan dari pihak yang dirugikan agar dapat menyelidiki kasus ini.
“Polisi masih menunggu laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan (peretasan data),” ujar Dedi kepada wartawan, Selasa (13/9/2022).
Dedi juga mengatakan belum ada komunikasi lebih jauh dengan beberapa instansi seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), dan Badan Intelejen Negara (BIN).
“Belum ada info mengenai hal tersebut (hacker Bjorka). Nanti akan ditanyakan ke Dirtisiber,” tuturnya.
