Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Presiden Jokowi Curhat Geram Kepada BUMN 5 Tahun Lalu, Kenapa?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sempat kesal terhadap perusahaan BUMN pada lima tahun lalu.
Presiden Joko Widodo sempat kesal kepada instansi BUMN/Instagram @jokowi
Presiden Joko Widodo sempat kesal kepada instansi BUMN/Instagram @jokowi

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sempat merasa geram terhadap instansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada lima tahun lalu.

Penyebabnya, dia menceritakan bahwa saat meminta BUMN untuk membeli pipa melalui produk lokal, tetapi instansi tersebut memilih produk impor dengan alasan tidak ada spesifikasi yang sesuai pada produk dalam negeri.

"Lima tahun yang lalu saya jengkel betul, saya memerintah BUMN untuk membeli pipa, tetapi alasannya tidak ada Pak spek dalam negeri, Pak speknya ini pak, nomornya ini pak, ukurannya ini pak, terpaksa kita harus impor," katanya dalam sambutannya pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, Selasa (14/6/2022).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun mengaku heran, sebab berbagai alasan terlontar untuk menyebut sulitnya mencari spesifikasi pipa yang dibutuhkan BUMN.

Kendati demikian, Jokowi melanjutkan bahwa beberapa waktu yang lalu dirinya mendatangi pabrik pipa langsung dan kembali merasa bingung. Hal ini dikarenakan, menurut keterangan pemilik pabrik, spesifikasi pipa yang dibutuhkan lengkap dari ukuran dan kualitas khususnya bagi BUMN.

"Saya saat itu, apa sesulit ini sih membuat pipa. Saya ke pabrik pipa, Pak semuanya ada, Bapak mau cari apa ada ukuran apa ada kualitas apa ada ini, kita ekspor semuanya Pak, ke Jepang ke Amerika ke Eropa. Loh loh loh, yang orang sana beli produk pipa kita, malah kita beli impor," katanya.

Jokowi pun kembali menyindir pemerintah pusat dan daerah khususnya BUMN agar dapat membelanjakan produk dalam negeri.

"Ini kan sekali lagi kita ini kan orang pintar-pintar tetapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali, maaf," tegasnya.

Jokowi pun meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawal dan mengawasi pemerintah pusat dan daerah dalam membelanjakan anggaran.

"Saya minta ini betul-betul berhasil sehingga bisa menggalakkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kita menjadi tambah lapangan kerja kita menjadi makin banyak karena kita beli-beli produk-produk produksi dalam negeri," pinta Kepala Negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Akbar Evandio

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper