Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jokowi Minta APIP Beri Sanksi Instansi yang Tak Belanja Produk Dalam Negeri

Jokowi meminta APIP untuk mengawasi belanja kementerian/lembaga yakni harus memprioritaskan produk dalam negeri.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com 14 Juni 2022  |  13:43 WIB
Jokowi Minta APIP Beri Sanksi Instansi yang Tak Belanja Produk Dalam Negeri
Presiden Jokowi - Biro Pers Sekretariat Presiden

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawasi seluruh instansi, kementerian, dan lembaga agar patuh menggunakan produk dalam negeri.

Bahkan, Kepala Negara meminta kepada APIP untuk memberikan sanksi yang tegas apabila menemukan instansi yang tak menjalankan kebijakan tersebut.

"Sekali lagi saya minta untuk terus mengawal secara konsisten jaga kepatuhan kementerian, lembaga, Pemda, BUMN, BUMD agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Berikan sanksi yang tegas untuk ini," katanya dalam acara Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Selasa (14/6/2022).

Jokowi juga meminta kepada BPKP agar mensinergikan upaya belanja dalam negeri dengan baik, serta mengawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program ini.

Adapun, Kepala Negara menegaskan agar seluruh instansi, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri.

Menurutnya, saat ini Indonesia memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak Rp2.714 triliun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp1.197 triliun. Dengan anggaran tersebut, kata Jokowi, percepatan pemulihan ekonomi bisa dilakukan melalui penggunaan produk dalam negeri.

"Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPN, PPh badan, PPh perorangan, PPh Karyawan, dari pihak ekspor, dari PNPB, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita," katanya.

Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan bahwa Pemerintah menargetkan sekitar Rp400 triliun untuk belanja produk dalam negeri. Namun, realisasi dari komitmen tersebut baru sekitar 45 persen dari target yang ditetapkan.

"Sebetulnya komitmennya itu Rp720 triliun, itu tadi pak kepala BPKP, kalau yang saya hitung komitmen kita sudah Rp839 triliun tapi mungkin diverifikasi lagi oleh BPKP menjadi Rp720 triliun. Oke itu sudah gede sekali. Namun, ini kan komitmen yang sulit itu merealisasikan," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi apbn apbd produk dalam negeri
Editor : Aprianus Doni Tolok

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top