Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wagub Kaltim Kecewa Dengan Perusahaan Batu Bara, Ada Apa?

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyatakan rasa kecewa itu salah satunya datang dari perusahaan batu bara yang beroperasi di Kaltim, tetapi malah memberikan bantuan dana kepada sejumlah Universitas di Pulau Jawa.
Wagub Kaltim (kiri) saat berkunjung ke Kantor PT Equalindo Makmur Alam Sejahtera (PT EMAS), Kabupaten Kutai Kartanegara untuk sosialisasi Integrated Farming pada Lahan Pasca Tambang Batubara./Pemprov Kaltim
Wagub Kaltim (kiri) saat berkunjung ke Kantor PT Equalindo Makmur Alam Sejahtera (PT EMAS), Kabupaten Kutai Kartanegara untuk sosialisasi Integrated Farming pada Lahan Pasca Tambang Batubara./Pemprov Kaltim

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur mengungkapkan kekecewaan kepada perusahaan batu bara di wilayah kerjanya.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyatakan rasa kecewa itu salah satunya datang dari perusahaan batu bara yang beroperasi di Kaltim, tetapi malah memberikan bantuan dana kepada sejumlah Universitas di Pulau Jawa.

“Ini nyata di depan mata, mereka berikan bantuan Rp100 miliar untuk ITB, Rp50 miliar UGM, Rp50 miliar UI. Unmul mana? Koq tidak ada,” ujarnya di Samarinda, Selasa (11/5/2022).

Diduga perusahaan yang dimaksud adalah salah satu anak perusahaan dari PT Bayan Resources (BYAN). "Kalau berdasarkan media, benar [PT Bayan Resources Tbk]. Sebenarnya ini hanya satu kasus, kecewa kita pada semua," katanya.

Mantan legislator Senayan itu menegaskan hampir semua perusahaan PKP2B tidak serius memberikan CSR kepada Kaltim.

“Tapi ini yang nyata di depan mata, mudah-mudahan menjadi titik temu bagi kita untuk mengoreksi semua,” tegasnya.

Dia mengungkapkan bahwa, pihaknya telah lama mengamati bahwa besaran CSR yang dikeluarkan ke daerah tidak sejalan dengan peningkatan laba perusahaan .

“Wajar Saya sebagai masyarakat Kaltim mempertanyakan itu. Aturannya ada di Permen ESDM, dia harus memprioritaskan ring 1,” ungkapnya.

Adapun, Hadi kembali menyinggung aturan UU Minerba yang membuat pemerintah daerah tidak memiliki wewenang bahkan terabaikan.

“Kita sudah terlalu banyak memberikan kepada Negara ini. [Tahun] 2021 kita ekspor terbesar setelah Jabar, ini luar biasa kita membantu Negara, tapi kembali ke kita tidak memadai,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper