Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jusuf Kalla: Indonesia Sedang Alami Krisis Ekonomi dan Politik

Mantan Wapres RI Jusuf Kalla mengatakan Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi dan politik. Apa maksudnya?
Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla. JIBI/Bisnis-Nancy Junita
Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla. JIBI/Bisnis-Nancy Junita

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla mengatakan Indonesia saat ini sedang mengalami krisis ekonomi dan politik dalam waktu yang bersamaan.

JK menilai Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia vs Ukraina yang memengaruhi harga komoditas serta rantai pasokan global. 

"Begini, sekarang ini yang memprihatinkan terjadi dua krisis yang bersamaan yaitu krisis ekonomi dan krisis politik. Untuk krisis politik dipicu dari keinginan sejumlah kelompok, partai, dan tokoh eksekutif yang ingin menunda Pemilu 2024," ujarnya saat ditemui Binsis di kediamannya di jalan Brawijaya, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Sementara itu, JK mengatakan untuk masyarakat menengah ke bawah sebenarnya mereka tidak terlalu peduli masalah politik. Justru, mereka lebih peduli masalah ekonomi. Sebaliknya, kelompok menengah ke atas memang memang tidak terlalu peduli terhadap kenaikan harga-harga yang sedang terjadi.

Ketua Dewan Masjid Indonesia tersebut memberi contoh ketika harga BBM jenis Pertamax naik, kelas menengah cukup untuk mengurangi bepergian saja. Hal ini membuat golongan menengah atas lebih concern pada masalah politik.

"Kedua krisis ini akhirnya terjadi sehingga semoga segera selesai. Jadi, pengalaman yang ada kalau krisis persamaan memang ada banyak risiko, sekarang ini ada dua krisis antara dua pandangan golongan menengah ke bawah dan menengah ke atas," ucap JK.

Terkait isu penundaan pemilu, JK menilai Indonesia siap menggelar Pemilu 2024, meskipun hal tersebut akan berat untuk dilaksanakan.

Menurutnya, pelaksanaan Pemilu memang bukan hal baru. Namun, Pemilu 2024 memang berjalan secara serentak itu yang baru karena itu dalam 1 tahun biasanya dilakukan dua kali, yaitu pada bulan Februari dan November.

"Kalau pelaksanaan sendiri KPU pusat dan daerah saya rasa sudah sanggup, walaupun memang berat karena dilaksanakan secara bersamaan antara pemilihan legislatif dan eksekutif," ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper