Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mengantisipasi kampanye SARA pada penyelenggaraan Pemilu 2024.
Penyebabnya, Tito menilai, politik identitas rawan terjadi di pemilu nasional 2024. Dirinya juga tak ingin politik identitas pada pemilu 2019 kembali terulang pada penyelenggaraan pesta demokrasi pada 2024.
"Kita belajar dari 2019 masa kampanye yang hampir 7 bulan. Kita melihat bagaimana ada politik identitas, politik SARA yang keluar, itu rawan," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4).
Menurutnya, election atau pemilihan adalah titik paling penting dalam demokrasi. Oleh karena itu pasti akan tejadi perbedaan maupun terbelah pada pilihan-pilihan.
"Dalam ilmu security, sudut pandang keamanan setiap pembelahan perbedaan akan pasti mengandung konflik, konfliknya yang penting tidak saling menghancurkan, tapi konfliknya perlu dimanage sedemikian rupa," katanya.
Oleh dari itu, Tito meminta dalam setiap tahapan pemilu untuk mempertimbangkan faktor keamanan. Tidak hanya faktor yang sekadar membuat pemilu 2024 lancar-lancar saja.
"Pertama, untuk pelaksanaan pemilu sendiri kita harapkan lancar. Mulai dari persiapan, pendaftaran, kemudian penghitungan itu tepat sesuai dengan waktunya masing-masing,” ujarnya.
Dia mengatakan, Pemerintah juga meminta agar pemilu 2024 berjalan aman, baik bagi pemilih maupun penyelenggara.
Ini juga untuk rakyat kita jangan sampai berkonflik saling menghancurkan karena adanya perbedaan," tuturnya
Tito juga mengingatkan agar korban jiwa dari petugas KPU saat pemilu 2019 tidak terulang.
"Aman juga bagi penyelenggara. Kenapa, karena kita berkaca pada 2019. Semua paham, saya kira cukup banyak yang wafat karena sakit, kelelahan, dan lain-lain. Kita perlu membuat perencanaan yang benar-benar matang agar hal itu tidak terulang lagi," tuturnya.
Kemudian, dia juga meminta pesta demokrasi dapat berjalan aman bagi peserta sehingga tak ada lagi yang merasa terganggu, terancam, apalagi mendapat perlakuan kekerasan dan lain-lain.
“Ini pesertanya nggak sedikit, tidak cuma capres dan cawapres yang perlu diamankan, yang perlu diamankan adalah caleg dari pusat hingga daerah yang jumlahnya ribuan," sambungnya.
Kelancaran Pemilu, lanjut Tito, memang utama, tetapi keamana dan keselamatan juga harus menjadi fokus KPU-Bawaslu.
"Tolong kita tidak hanya mempertimbangkan lancar-lancar saja, tapi faktor keamanan juga kita pertimbangkan. Ini jangan sampai rakyat kita ada konflik kemudian mereka saling menghancurkan karena perbedaan," pungkas Tito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
