Bisnis.com, JAKARTA - DPR mendukung anggaran untuk Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror sebesar Rp1,5 triliun dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebesar Rp431 miliar tahun ini.
Kepala Densus 88 Antiteror Irjen Polisi Marthianus Hukom mengemukakan bahwa Komisi III DPR juga memberikan catatan khusus kepada Tim Densus 88 Antiteror agar melakukan tindakan humanis dan mengedepankan HAM.
"Catatan dari Komisi III DPR yaitu mengedepankan aspek profesionalitas, tanggungjawab publik dan pelaksanaan penindakan yang lebih humanis dan menghormati HAM," tuturnya di Gedung DPR, Senin (21/3).
Selain itu, menurut Marthianus, Komisi III DPR juga meminta agar Tim Densus 88 Antiteror dan BNPT melakukan sinergi lebih intensif untuk menangkal gerakan teror di Indonesia.
"Seperti meningkatkan komunikasi dan kordinasi untuk pemetaan jaringan terorisme," katanya.
Marthianus menjelaskan bahwa Tim Densus 88 Antiteror dan BNPT juga harus mengedepankan deteksi dini terhadap para pelaku teror agar tidak ada lagi aksi teror di Indonesia.
"Harus mengedepankan pendekatan lunak atau soft approach dan penguatan upaya preventif dan deteksi dini," ujarnya.
DPR Sepakati Anggaran Densus 88 Antiteror Rp1,5 Triliun dan BNPT Rp431 Miliar
DPR mendukung anggaran untuk Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror sebesar Rp1,5 triliun dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebesar Rp431 miliar tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Andhika Anggoro Wening
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

44 menit yang lalu
Lo Kheng Hong Eyes Two Promising Stock Sectors After Eid 2025
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru

8 jam yang lalu
Momen Prabowo 'Grogi' Saat Pidato Perdana di Parlemen Turki

8 jam yang lalu
KPK dan PPATK Jamin Independensi Jika Ada Kasus Hukum Danantara

9 jam yang lalu
Cara Mudah Cek NIK KTP secara Online, Tanpa Aplikasi

10 jam yang lalu
KPK Catat 16.867 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Terpopuler
# Hot Topic
Rekomendasi Kami
Foto
