Bisnis.com, JAKARTA -- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavanda menyebutkan pihaknya telah menerima sebanyak 375 laporan mengenai investasi ilegal.
Ivan melanjutkan, PPATK menerima 375 laporan berkaitan dengan investasi ilegal yang merugikan masyarakat yang terdiri dari investasi suntik modal alat kesehatan (sunmod alkes), forex, afiliator, dan investasi ilegal lain.
Adapun, nilai total transaksi investasi ilegal yang berjalan hingga kini mencapai Rp8,267 triliun berdasarkan transaksi dari 375 laporan publik yang masuk ke PPATK.
"Jumlah transaksi yang terkait dengan investasi ilegal Rp8,26 triliun dari pihak-pihak yang melakukan forex, evotrade, afiliator, itu yang berasal dari 375 laporan," katanya melalui konferensi pers, Kamis (10/3/2020).
Lebih lanjut, dia mengatakan beberapa transaksi terkait investasi ilegal mengalir dari dan ke luar negeri.
"Apakah dari masing-masing itu pihak ada transaksi yang mengalir ke luar negeri atau berasal dari luar negeri. Ya, kita menemukan ada beberapa transaksi yang terkait dengan pihak luar negeri, baik transaksi dari luar negeri ke Indonesia, atau transaksi dari Indonesia ke luar negeri," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (10/3/2022).
Baca Juga
Dia memerinci, transaksi ilegal tersebut mengalir ke luar Negari seperti Singapura, Australia, Amerika Serikat, dan China.
Adapun, pihaknya telah menghentikan transaksi 121 rekening yang dimiliki oleh 46 pihak di 56 penyedia jasa keuangan terkait dugaan investasi ilegal.
Blokir 121 Rekening
Adapun, dia melanjutkan bahwa telah menghentikan sementara transaksi dan memblokir sedikitnya 121 rekening terkait investasi bodong senilai Rp353 miliar.
"Saat ini PPATK sudah melakukan penghentian transaksi terkait dengan 121 rekening yang nanti akan disampaikan dari sisi Bareskrim Polri, itu jumlahnya saat ini sudah mencapai Rp353 miliar," katanya.
Lebih lanjut, dia memerinci dari jumlah tersebut, sebesar Rp99,11 miliar telah dilakukan pemblokiran oleh penyidik dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri).
“Jumlah ini masih terus bertambah karena proses penelusuran yang dilakukan sejak Januari 2022 masih terus berlangsung," katanya
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, para pihak yang memperdagangkan barang mewah tadi memiliki kewajiban melapor kepada PPAT, tetapi sejauh ini laporan tersebut belum diterima.
Oleh sebab itu, PPATK terus berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti kemungkinan transaksi barang mewah tersebut berkaitan dengan upaya pencucian uang.
Ivan menambahkan agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap tawaran investasi dengan imbal hasil yang menarik dan instan karena berpotensi sebagai penipuan.
Saat masyarakat mengalami kerugian, para pihak yang menawarkan investasi tersebut berdalih kerugian itu bagian dari risiko yang mesti ditanggung masyarakat, padahal mereka memiliki niat sejak awal untuk melakukan penipuan.
"PPATK terus berupaya melindungi publik dan agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi dan agar masyarakat aware dengan potensi penipuan serupa yang terjadi di kemudian hari," kata Ivan.
