Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak mempersulit investasi yang masuk ke berbagai daerah. Menurutnya, hal tersebut dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Firli dalam diskusi peringatan hari pers nasional dengan tema Akselerasi Perekonomian Daerah untuk Memacu Pemulihan Ekonomi Nasional Pascapademi Covid-19. Acara tersebut diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada Selasa (8/2).
Firli menyatakan agar pemda tidak mempersulit investasi yang hendak masuk. Dia menilai bahwa investasi dapat mendorong perkembangan ekonomi di daerah, yang secara keseluruhan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
"Pemda jangan mempersulit investasi, agar investor bisa masuk ke daerah. Dengan orang banyak bekerja, maka pendapatan masyarakat akan meningkat, dan akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat," ujar Firli pada Selasa (8/2/2022).
Menurutnya, ketika investasi masuk ke daerah, maka akan tersedia lapangan kerja bagi masyarakat sehingga tingkat pengangguran dapat turun. Nantinya, Firli meyakini bahwa tingkat kemiskinan akan turun dan daya beli masyarakat meningkat.
"Indonesia menjadi siap untuk memasuki periode emas pada 2045, setelah 100 tahun kemerdekaan. Itu cita-cita bangsa," ujarnya.
Dia menyatakan bahwa korupsi masih kerap terjadi di pemerintahan, padahal semestinya tidak terjadi korupsi di era keterbukaan dan di tengah momentum pertumbuhan ekonomi. Padahal, menurut Firli, perangkat regulasi, penegakan hukum, dan komitmen pemberantasan korupsi sudah baik.
"Persoalannya, kita belum mampu membangun budaya antikorupsi. Belum melekat di penyelenggara negara dan anak bangsa," ungkapnya.
