SBY Berencana Jokowi Mengeksekusi
Susilo Bambang Yudhoyono
Pemindahan ibu kota kembali ramai di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Oktober 2010. Waktu itu SBY menawarkan tiga opsi untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota Jakarta.
Pertama, mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota maupun pusat pemerintahan dengan pembenahan total.
Kedua, Jakarta tetap menjadi ibu kota, tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain. Presiden waktu itu mencontohkan Malaysia, yang beribu kota di Kuala Lumpur tapi pusat pemerintahannya di Putrajaya.
Terakhir, membangun ibu kota baru, seperti Canberra (Australia) dan Ankara (Turki). Opsi itu muncul kembali setelah Jakarta dilanda banjir besar pada 2013.
"Presiden tak tabu membicarakan pemindahan ibu kota," kata Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah di era SBY, Velix Wanggai kala itu.
Jokowi
Di era pemerintahan Jokowi, wacana tersebut muncul pada 2017, kemudian dibahas lagi pada 2018 dan pada 26 Agustus 2019 Presiden Joko Widodo menyatakan pemindahan IKN ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Rencana pemindahan IKN juga telah dituangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim, ujar Jokowi, menjawab kebutuhan ibu kota negara masa depan.
Terlebih bila Indonesia mampu menempati jajaran ekonomi maju, sehingga sangatlah wajar bila diperlukan ibu kota negara yang menopang kebutuhan tersebut.
Jokowi pun menjelaskan terdapat setidaknya 5 (lima) alasan pemerintah memilih Kalimantan Timur menjadi ibu kota baru RI.
“Pertama, risiko risiko bencana alam yang minimal, baik banjir, tsunami, kebakaran hutan, gunung merapi maupun tanah longsor. Kedua, lokasi yang strategis dan ada di tengah-tengah Indonesia,” ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (26/8/2019).
Dia melanjutkan, alasan ketiga, yakni lokasi yang berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang seperti Balikpapan dan Samarinda, kemudian infrastruktur relatif lengkap dan tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektar.
Jokowi menegaskan pembangunan ibu kota baru bukan satu-satunya upaya pemerintah untuk kurangi kesenjangan di Pulau Jawa dan luar Jawa. "Karena selain itu, pemerintah akan bagun industrialisasi berbasis hilirisasi SDA."
