Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Selasa (18/1).
Dalam pertemuan tersebut, AHY dan LaNyalla membahas sejumlah isu kebangsaan, termasuk soal ambang batas calon presiden (presidential threshold) untuk Pilpres 2024.
Pada pertemuan itu AHY didampingi sejumlah pengurus Partai Demokrat seperti Wakil Ketua Syarif Hasan, Sekjen Teuku Riefky Harsya serta Ketua DPP Partai Demokrta Herman Khaeron, sedangkan LaNyalla didampingi sejumlah anggota DPD seperti Sylviana Murni, Fachrul Razi dan Bustami.
AHY mengakui pada pertemuan itu bahwa kedua pihak membahas presidential threshold sebagai salah satu persoalan kebangsaan yang dibicarakan antara dirinya dengan LaNyalla. Saat ini DPD RI tengah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait presidential threshold dengan tutntutan agar ambang batas itu dihilangkan sehingga membuat lebih banyak kesempatan bagi calon pesiden untuk tampil pada Pemilu 2024.
Namun demikian, dalam keterangannya kepada pers AHY tidak memerinci isi pertemuan, khusus mengenai ambang batas presiden tersebut.
“Banyak hal, termasuk itu (presidential threshold)” kata AHY ketika ditanya wartawan, Selasa (18/1/2022).
Dalam keterangannya usai pertemuan, AHY mengatakan bahwa isu yang dibicarakan dengan LaNyalla adalah bagaimana melalui ruang publik kedua pihak bisa menjaga demokrasi, merawat persatuan dan menegakkan nilai-nilai luhur Pancasila.
Selain itu, isu lainnya yang dibicarakan adalah bagaimana upaya memulihkan perekonomian setelah rakyat Indonesia dilanda pandemi Covid-19.
“Tadi acara berjalan dengan sangat baik, cair dan suasananya penuh dengan kekeluargaan. Tentu kami berdiskusi tentang berbagai hal, berbagai isu kebangsaan dari tingkat pusat maupun aspirasi masyarakat yang ada diberbagai daerah,” ujarnya.
Meski tidak memberikan keterangan usai pertemuannya dengan AHY, tetapi dalam dalam beberapa kesempatan LaNyalla berpendapat bahwa presidential threshold terbaik adalah 0 persen. Hal ini memungkinkan semua partai peserta pemilu dapat mengusulkan pasangan capres dan cawapres. Banyak kandidat memperbesar peluang menghasilkan pemimpin berkualitas, katanya beberap waktu lalu.
“Saya mengajak insan kampus untuk memantik diskusi konstitusi agar pada akhirnya pemerintah dan DPR serius membahas dan menakar presidential threshold secara rasional. Agar rakyat tidak dihadapkan pada dua pilihan sehingga demokrasi semakin sehat,” kata LaNyalla.
LaNyalla menegaskan ambang batas pencalonan presiden tidak ada dalam konstitusi, yang ada adalah ambang batas keterpilihan presiden.
