Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Ma'ruf Amin menyayangkan adanya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, hal yang menimpa Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat ini seharusnya tidak perlu terjadi lagi, sebab semua kepala daerah harus mengikuti aturan yang ada.
"Kami minta kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota semua juga bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Ini saya kira sudah ada komitmen dari masing-masing pihak," katanya di sela kunjungannya ke Palu, dikutip dari keterangannya, Jumat (7/1/2022).
Ma'ruf mengingatkan, OTT KPK sudah sesuai dengan payung hukum sehingga sudah menjadi tugas mereka saat terjadi pelanggaran untuk dilakukan penindakan.
"KPK menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, jadi KPK sebagai penegak hukum dia menjalankan tugasnya," tuturnya.
Ma'ruf berharap, kepala daerah dapat bekerja dengan bersih. Agar tidak ada lagi OTT KPK yang menjerat mereka dan mencoreng muka pemerintah.
Baca Juga
"Kita sudah minta kepala daerah semua untuk supaya bekerja dengan baik jangan sampai mengalami hal yang seperti itu, jangan sampai terkena KPK," katanya.
