Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan seluruh rangkaian kegiatan dan target Indonesia dalam Presidensi G20 berjalan sesuai rencana.
Untuk itu, Jokowi meminta dukungan Kadin untuk memerinci kebijakan pemerintah, terutama yang akan menjadi fokus Indonesia pada Presidensi G20.
“Nanti kita akan fokuskan di G20 ini adalah satu, urusan arsitektur kesehatan global, yang kedua mengenai transisi energi menuju energi yang hijau dan berkelanjutan, kemudian yang ketiga mengenai digitalisasi,” kata Jokowi saat membuka Rapimnas Kadin Tahun 2021 yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Jumat (3/12/2021) dikutip dari Youtube Setpres.
Menurutnya, saat ini bandul ekonomi dunia mulai bergerak ke arah ekonomi hijau sehingga Indonesia harus segera melakukan penyesuaian.
Artinya, Indonesia harus mulai memproduksi produk hijau yang dihasilkan dari energi baru terbarukan (EBT) untuk meningkatkan nilai ekspor.
Jokowi tidak ingin Indonesia kehilangan pasar ekspor lantaran negara-negara tujuan hanya menerima produk hijau dan Indonesia belum mampu untuk memenuhinya.
“Eropa misalnya hanya menerima produk-produk hijau yang dihasilkan dari renewable energy dan kita belum siap, bagaimana kita mau mengekspor barang-barang kita?” ujarnya.
Jokowi melanjutkan, dalam transisi energi, Indonesia juga memiliki kekuatan berupa sumber daya alam yang melimpah yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi hijau, misalnya potensi hidro dari 4.400 sungai dengan potensi puluhan ribu megawatt.
Dari potensi tersebut, Jokowi menyebut Indonesia baru memanfaatkan sekitar 2.000 megawatt atau kurang dari 10 persen.
“Inilah saya kira kesempatan-kesempatan yang kita miliki sehingga dalam rangka kompetisi bersaing dengan negara-negara lain kita memiliki kekuatan-kekuatan itu yang lama tidak kita sadari,” ungkapnya.
Oleh karenanya, Jokowi meminta Kadin dalam Rapimnas kali ini memerinci lagi terutama yang berkaitan dengan reformasi ekonomi, reformasi struktural, dan pendampingan UMKM, serta transformasi ekonomi.
Selain itu, Presiden juga menginginkan agar kebutuhan dan keinginan pelaku ekonomi di lapangan bisa sejalan dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.
