Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan terdapat harga sangat besar yang harus dibayar atas kenaikan harga energi baru terbarukan dalam upaya mendukung transisi energi global ke depannya.
"Misalnya, pendanaan datang, investasi datang, harganya [energi baru] tetap lebih mahal dari batu bara. Siapa yang bayar gap-nya ini. Ini yang belum ketemu,” ujarnya dalam The 10th Indo EBTKE ConEx 2021, Senin (22/11/2021)
Jokowi mengatakan, pemerintah masih mengkaji skema dan hitung-hitungan dalam melakukan transisi energi menuju nol emisi karbon di Indonesia. Itu dilakukan karena transisi energi berpotensi membuat harga pelayanan ke masyarakat naik.
Dia melanjutkan, mahalnya harga transisi energi juga tidak mungkin dibebankan kepada masyarakat. Penyebabnya, hal itu akan mengerek harga listrik dan akan menimbulkan protes di lapangan.
“Negara kita? nggak mungkin. Angkanya berapa ratus triliun. Nggak mungkin. Atau dibebankan masyarakat, tarif listrik naik? juga tidak mungkin. Kenaikan 10—15 persen, demonya [bisa] tiga bulan. Ini naik dua kali tidak mungkin ramai nanti, gegeran kalau terjadi seperti itu," tuturnya.
Jokowi telah menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengkaji skema transisi energi di dalam negeri.
Baca Juga
"Yang konkret-konkret saja, tapi kalkulasinya riil, hitungan angkanya riil, karena kalau ini bisa kita transisikan, pasti ada harga yang naik, lah pas naik ini, pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab. Pemerintah? masyarakat? atau masyarakat global? mau mereka nombokin ini? Bukan sesuatu yang mudah,”ujarnya.
Jokowi menegaskan, potensi energi baru terbarukan di Indonesia mencapai 418 giga watt (GW). Hal itu meliputi pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), hingga solar panel.
“Namun, sekali lagi kita [Indonesia] memiliki potensi yang sangat besar sekali. Sungai, hydropower dari sungai (PLTA), Indonesia memiliki 4.400 sungai yang besar maupun yang sedang, yang bisa kita pakai untuk hydropower. Namun, investasinya besar sekali," katanya.
Dia mencontohkan Sungai Kayan di Kalimantan punya potensi sebesar 13 ribu megawatt (MW) dan Sungai Membrano di Papua sebesar 24 ribu MW.
Menurutnya, banyak investor yang mau menanamkan dana di sektor EBT di Indonesia. Jika investasi itu berjalan lancar, maka dampaknya akan bagus untuk transisi energi di Indonesia.
"Namun, kalau tidak jalan, kami harapkan global. Nombok gratisan tidak mungkin. Kami sudah bicara dengan Bank Dunia, investor dari Inggris waktu di Glasgow, pertanyaan pasti ke sana, siapa yang menanggung itu," tutur Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi meminta semua pihak bekerja sama membuat skenario transisi energi di Indonesia. Hal itu agar prosesnya bisa dipercepat dari target yang ditentukan, yakni 2060 mendatang.
Lebih lanjut, dia mengatakan akan menyampaikan secara tegas ihwal kebutuhan dana terkait transisi energi kepada para pemimpin G20 di Forum KTT G20 di Bali pada 2022.
