Bisnis.com, JAKARTA — Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Septian Hario Seto menjelaskan alasan pemerintah sempat mewajibkan tes PCR untuk penumpang pesawat meskipun kasus Covid-19 telah menurun.
“Kebijakan ini saya dan teman-teman di tim usulkan berdasarkan data yang menunjukkan ada peningkatan resiko penularan. Nah 1-2 minggu sebelum kebijakan PCR untuk penumpang pesawat ini diberlakukan, kita melihat ada peningkatan risiko tersebut,” kata Seto melalui keterangan tertulis, Senin (8/11/2021).
Menurutnya, berdasarkan indikator mobilitas yang digunakan, terjadi peningkatan yang signifikan. Seto mencontohkan mobilitas di Bali, dimana pada minggu ketiga Oktober 2021 menunjukkan level yang sama dengan masa libur Natal dan tahun baru (nataru) tahun 2020.
“Lalu, hasil pengecekan tim yang kami kirim, terjadi penurunan disiplin protokol kesehatan yang luar biasa. PeduliLindungi hanya sebagai pajangan, terutama di tempat-tempat wisata dan bar,” ujarnya.
Keputusan untuk tetap memberlakukan tes PCR sebagai syarat pelaku perjalanan udara juga senada dengan arahan Menko Marves Luhut Pandjaitan yang meminta penanganan pandemi harus optimal.
Sebagai tindak lanjut arahan tersebut, kata Seto, dirinya dan tim kemudian mengontak pihak terkait untuk membantu membuat indikator utama dalam memantau perkembangan kasus.
“Ada tiga indikator yang kita gabungkan menjadi indeks komposit, yaitu Google Traffic, Facebook Mobility dan NASA Nightlight Index,” katanya.
Seto menambahkan, ketiga indikator tersebut mencerminkan aktivitas masyarakat dimana jika aktivitas masih tinggi, maka penambahan kasus tidak akan menurun.
Lalu, keputusan tersebut juga merupakan tindak lanjut atas fakta negara-negara lain yang mengalami peningkatan kasus varian Delta, akibat relaksasi aktivitas dan protokol kesehatan.
Menurut Seto, negara-negara tersebut lengah karena merasa tingkat vaksinasi dosis kedua sudah diatas 60 persen.
“Contohnya seperti Singapura, Jerman, Inggris dan beberapa negara lain. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Tingkat vaksinasi dosis 2 Indonesia saat ini baru sekitar 36 persen dan kita sudah melakukan relaksasi aktivitas masyarakat secara luas,” ungkapnya.
Dia juga menegaskan bahwa vaksinasi tidak sepenuhnya bisa mencegah penularan kasus sehingga protokol kesehatan tetap menjadi kunci utama dalam mengendalikan laju penularan.
Selain itu, penerapan PPKM Darurat karena lonjakan kasus Covid-19 juga menyedot biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, lonjakan Covid-19 harus dicegah agar tidak kembali terjadi Indonesia.
"Hasil hitungan kami, biaya langsung untuk perekonomian setiap 1 minggu dilakukan PPKM Darurat, adalah sekitar Rp 5,2 triliun. Itu belum termasuk korban jiwa yang tidak bisa dihitung secara moneter," jelasnya.
Seperti diketahui pemerintah sempat mewajibkan tes PCR sebagai syarat penerbangan. Namun, kebijakan itu mendapatkan penolakan dari berbagai pihak.
Di tengah polemik terkait kewajiban tes PCR, terungkap adanya sejumlah nama pejabat yang diduga terlibat bisnis PCR, salah satunya adalah Menko Marves Luhut Pandjaitan yang disebut memiliki saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) sebagai laboratorium yang menyediakan layanan tes PCR dan antigen.
