Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa vaksinasi booster untuk Anggota DPR RI biayanya tidak akan ditanggung negara. Menurut Budi, hanya peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang akan ditanggung negara biaya vaksinasi boosternya.
"Kita sudah bicarakan dengan pak Presiden, prioritas booster vaksin itu lansia dulu, baru nanti yang akan ditanggung oleh negara [biayanya] adalah peserta PBI. Jadi nanti, anggota DPR yang penghasilannya cukup, bayar sendiri [vaksin] booster-nya," kata Budi dalam Raker Komisi IX DPR RI, Senin (8/11/2021).
Dia juga menjelaskan rencana pemberian booster vaksin Covid-19 pada 2022. Dalam paparannya, Budi mengatakan setiap orang yang ingin mendapat vaksin booster bisa memilih sendiri jenis vaksin Covid-19 yang akan digunakan.
Sementara ini, pilihan booster vaksin Covid-19 yakni Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan Sinopharm.
Namun Budi menyebut pihaknya masih melakukan uji klinis dengan perguruan tinggi untuk pemberian vaksin berbeda jenis. Kemenkes masih mencari tahu tingkat efektivitas booster vaksin Covid-19 jika diberikan dalam satu merek yang sama, atau berbeda merek.
"Booster kita sedang melakukan uji klinis dengan perguruan tinggi, jadi istilahnya homologus (satu merek) atau hereteologus (beda merek). Diharapkan akhir Desember ini selesai," ujarnya.
Lebih lanjut, Budi mengatakan vaksinasi booster akan mulai diberlakukan kepada lansia.
“Dan memang rencana ke depannya sudah dibicarakan dengan Bapak Presiden adalah Ini pertama prioritasnya lansia dulu, karena lansia itu tetap yang berisiko tinggi,” ungkapnya.
Dia mengatakan kelompok lanjut usia diprioritaskan mendapat vaksin booster karena lebih memiliki risiko tertular SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 yang lebih tinggi dari kelompok anak.
"Kalau kita lihat risiko paling tinggi itu orang tua bisa 12 persen, risiko paling rendah itu anak-anak angkanya sekitar di bawah 1 persen, mungkin 0,05 persen," ujarnya.
Apabila dibandingkan dengan risiko kesakitan hingga dirawat di rumah sakit maupun kematian, kata Budi, lansia lebih tinggi sekitar 20 hingga 30 kali lebih berisiko dari anak.
"Di Indonesia sekarang masih lumayan rendah masih 40-50 persen. Memang prioritasnya vaksin yang ada kita berikan ke lansia dulu sampai selesai untuk memastikan mencegah jangan sampai nanti ada kasus kenaikan," ungkapnya.
