Bisnis.com, JAKARTA — Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Septian Hario Seto menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat lupa jika dirinya memiliki saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
"Beliau sempat tanya ke saya, 'emangnya Toba Sejahtera punya saham di GSI to?'. Beliau tidak ingat rupanya. Saya menjelaskan kronologis yang saya ingat waktu itu," kata Seto dalam keterangan tertulis, Senin (8/11/2021).
Adapun, nama Menko Luhut dan Menteri BUMN Erick Thohir menjadi sorotan publik setelah disebut terlibat dalam bisnis tes PCR melalui PT GSI.
Padahal, PT GSI, kata Seto, didirikan murni untuk membantu penyelesaian kendala yang dialami Indonesia pada masa awal pandemi yaitu keterbatasan alat tes PCR.
“Jadi keuntungan yang diperoleh GSI digunakan kembali untuk tujuan sosial, seperti memberikan PCR gratis untuk yang tidak mampu, nakes, ataupun orang-orang yang di Wisma Atlet. Mereka bahkan juga membantu Kemenkes untuk melakukan genome sequencing secara gratis untuk mendeteksi varian delta. Model ini lebih sustainable karena tidak mengandalkan donasi," ungkap Seto.
Adapun, dalam pendirian PT GSI, dua perusahaan yang terafiliasi dengan Luhut, yaitu PT Toba Sejahtra dan PT Tiba Bumi Energi tercatat mengempit saham di PT GSI. PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi mengantongi 242 lembar saham senilai Rp242 juta di sana.
Kendati menanamkan saham di PT GSI, Seto memastikan bahwa Menko Luhut dan pemegang saham lainnya tidak memperoleh keuntungan apapun dari bisnis tes PCR.
“Dalam perjanjian pemegang saham GSI, ada ketentuan bahwa 51 persen dari keuntungan harus digunakan kembali untuk tujuan sosial. Oleh karena itu, sampai detik ini tidak ada pembagian keuntungan seperti dividen kepada pemegang saham,” ujarnya.
Seto menegaskan bahwa pendirian PT GSI yang melibatkan PT Toba Sejahtra milik Menko Luhut Binsar Pandjaitan adalah murni bersifat sosial atau tidak mencari untung.
"Di dalam perjanjian pemegang saham GSI, ada ketentuan bahwa 51 persen dari keuntungan harus digunakan kembali untuk tujuan sosial. Oleh karena itu, sampai detik ini tidak ada pembagian keuntungan seperti dividen kepada pemegang saham,” kata Seto melalui keterangan tertulis, Senin (8/11/2021).
Bahkan, sambungnya, hasil laba yang lain digunakan untuk melakukan reinvestasi terhadap peralatan atau kelengkapan laboratorium lain, salah satunya untuk melakukan genome sequencing.
Seto juga menjelaskan alasan Menko Luhut ikut menginisiasi pendirian PT GSI meskipun sejak awal sudah mengetahui bahwa dirinya tidak akan mendapatkan keuntungan material dari sana.
Dia mengaku menyarankan Sang Menteri untuk ikut berpartisipasi dalam pendirian laboratorium pemeriksaan virus karena kondisi saat itu laboratorium yang ada Indonesia masih memiliki banyak kekurangan.
“Usul saya ke Pak Luhut, kita ikut berpartisipasi untuk pendirian lab ini. Maka tanpa pikir panjang, Pak Luhut menyampaikan ke saya, kita bantu lah to mereka ini. Akhirnya melalui Toba Sejahtera [yang memiliki dana untuk kebutuhan ini], Pak Luhut ikut mendukung pendirian lab tersebut. Maka lahirlah GSI, setelah itu, kami tidak monitor lagi mengenai GSI ini,” ungkap Seto.
Seto menceritakan pula kronologi masalah yang terjadi terkait tes PCR dimana salah satunya adalah keterbatasan alat ekstraksi RNA. Menurutnya, selama beberapa bulan, laboratorium yang ada masih menggunakan ekstraksi RNA secara manual untuk tes PCR. Sementara itu, untuk mengadakan alat-alat terkait tes PCR akan terkendala waktu jika hanya mengandalkan APBN.
Seto mengungkapkapkan bahwa Luhut kemudian memerintahkan dirinya untuk mencari alat PCR yang nantinya akan didonasikan ke fakultas kedokteran di beberapa kampus. Hal itu dilakukan karena fakultas kedokteran memiliki skill untuk menjalankan tes pcr dan ke depannya bisa digunakan untuk penelitian yang lain.
"Soal uang, nanti kita sumbang saja To," kata Seto menirukan pernyataan Luhut.
