Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk memiliki sertifikat halal, gunan meningkatkan potensi pasar dan perekonomian di Indonesia.
UMKM tersebar di berbagai daerah dengan jumlah yang mencapai 64 juta ini berkontribusi secara signifikan bagi upaya pemulihan ekonomi nasional.
Sebagai langkah awal, diperlukan dorongan dari berbagai pihak. Terutama terkait sertifikasi halal, lantaran masih sangat terbatas produk UMKM yang mendapat sertifikasi halal.
Untuk itu, Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) bersama Bank Indonesia dan BPJPH menginisiasi "Gerakan Satu Juta Sertifikasi Halal Gratis bagi UMKM" demi mendorong penambahan nilai (value added) bagi pelaku usaha UMKM.
Diharapkan efeknya akan terasa hingga konsumen dalam mengonsumsi produk dengan rasa aman dan nyaman sekaligus menjalankan keyakinannya.
Ketua Umum PPUMI, Munifah Syanwani, mengatakan bahwa organisasinya berkomitmen penuh untuk mendorong penguatan UMKM di Indonesia.
"PPUMI bertugas untuk mengkolaborasikan UMKM. Dari situ kami bergerak untuk bekerja sama dengan Bank Indonesia dan BPJPH mendorong sertifikasi halal bagi UMKM," ungkap Munifah dalam High Level Policy Discussion (HLPD) yang digelar secara hybrid, di Jakarta, Kamis (28/10/2021).
Munifah juga menambahkan, "Untuk webinar dan workshop sertifikasi halal kita berhasil merangkul UMKM sekitar 3.000 orang. Kemudian untuk acara hari ini sebanyak 6.445 peserta dengan sebaran di 34 provinsi se-Indonesia," tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyebut pihaknya memberikan dukungan dengan menyalurkan beberapa fasilitasi, termasuk sertifikasi halal agar UMKM bisa meningkatkan perekonomian.
"Apa yang bisa kita lakukan untuk memajukan UMKM, antara lain, pertama dengan berjamaah atau dengan membuat kelompok usaha/klaster usaha. Kedua, pendampingan usaha agar produknya berkualitas bagus dan berdaya saing. Ketiga memberikan akses kepada UMKM, dan saat ini paling utama melalui digitalisasi," ungkap Perry.
