Bisnis.com, JAKARTA—Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid mengatakan tidak tertutup kemungkinan hanya akan ada satu pasangan calon presiden dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Karena itu, partainya bertekad untuk menjadi pemimpin poros ketiga pasangan capres sehingga memungkinkan tiga pasangan calon yang bertarung.
Menurut Jazil, pihaknya juga tidak ingin terjadi dua pasangan capres karena berpotensi memunculkan konflik identitas seperti yang terjadi pada dua Pilpres sebelumnya pada 2014 dan 2019.
“Tidak menutup kemungkinan bahwa Pilpres 2024 hanya akan diikuti satu pasangan calon presiden karena dampak dari pandemi ini sehingga memaksa partai-partai bersatu menemukan calon siapa yang paling baik untuk mengatasi keadaan,” ujarnya ketika menjadi narasumber pada acara diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema “Merawat Persatuan dan Menolak Politik Identitas Menjelang Pilpres 2024”. Turut jadi narasumber politisi PKS Mardani Alisera, Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus dan pengamat politik Ujang Komaruddin, Rabu (27/10).
Hanya saja Jazilul mengatakan kemungkinan munculnya satu pasangan calon presiden itu kecil karena karena lebih bersifat situasional.
Karena itu, Jazilul mengatakan pihaknya berupaya keras agar pada Pilpres 2024 itu tidak terjadi politik identitas sehingga sangat penting agar pasangan calon presiden itu tidak hanya satu atau dua pasangan calon, ujarnya.
“Minimal ada tiga pasangan calon kalau dilihat dari posisi jumlah presidensial threshold 20%. Kalau besok terjadi dua pasangan calon saya yakin politik identitas akan terjadi,” katanya. Menurutnya, pembelahan sosial antara dua pendukung capres tidak boleh lagi terjadi dengan menggunakan isu agama, isu etnis maupun isu lain untuk menjatuhkan salah satu pasangan capres.
“Karena itu kami siap menjadikan poros lebih banyak, minimal tiga poros, dan PKB berupaya untuk memimpin satu poros,” ujarnya.
Sementara itu, Ujang Komaruddin mengatakan ada pihak tertentu yang terus-menerus mengupayakan hanya dua pasangan calon presiden. Akan tetapi, dia tidak menyebut kelompok atau partai apa yang melakukan upaya tersebut.
Ujang mensinyalir ada upaya untuk membayar partai-partai yang ada agar bisa bersatu dan menjadikan hanya dua pasangan calon presiden. Senada dengan Jazilul, Ujang juga khawatir kalau politik identitas akan muncul dengan dua pasangan calon presiden.
Sebagi catatan, tujuh partai pendukung pemerintah termasuk PDI Perjuangan saat ini menguasai 82 persen kursi di parlemen. Sedangkan apabila PKS dan Partai Demokrat berkoalisi sekalipun hanya menguasai 12 persen suara atau tidak bisa mengusung pasangan calon presiden mengingat syarat ambang batas kursi parlemen untuk mengajukan pasangan calon adalah 20 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
