Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Haris Azhar: Polisi Baru Bekerja Jika ada Tekanan Publik & Uang

Menurut Haris Azhar polisi akan bekerja jika ada tekanan publik, disuruh oleh atasan dan dalam beberapa kasus ada uangnya.
Indra Gunawan
Indra Gunawan - Bisnis.com 25 Oktober 2021  |  12:32 WIB
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menjawab pertanyaan wartawan usai mengunjungi kantor KPK di Jakarta, Kamis (10/12/2020). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso - wsj.
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menjawab pertanyaan wartawan usai mengunjungi kantor KPK di Jakarta, Kamis (10/12/2020). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso - wsj.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Lokataru Haris Azhar berpendapat bahwa polisi di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma`ruf Amin melayani kepentingan kekuasaan.

Akibatnya, polisi akan bekerja jika ada tekanan publik, disuruh oleh atasan dan dalam beberapa kasus ada uangnya. Hal tersebut disampaikan mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu dalam YouTube Refly Harun.

“Tetapi ada juga polisi yang professional yang baik. Cukup oke dan terjadi. Jadi di dalam polisi gak solid, ada rezim pendekatan tertentu, ada kelompok yang tindakannya seperti ini. Kesimpulan saya, kita gak tahu sebetulnya standar penanganan atau pelayanan dalam polisi kepada seseorang atau kelompok dalam menangani masalah,” Haris dikutip, Senin (25/10/2021).

Haris juga menyinggung soal perlakukan terhadap oposisi pemerintah. Oposisi, kata dia, ketika membuat laporan sering ditanggapi dengan lambat.

"Tapi kalau misalnya itu laporan yang dilakukan oleh orang-orang yang bagian dari pemerintahan, maka itu akan lebih mulus lah," ucapnya.

Dia pun menyebut kasus pidana yang menjerat sejumlah tokoh dalam gerakan 212 maupun mahasiswa yang menolak omnibus law hingga aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

"Pemidanaan orang yang ada di 212 atau di kelompok mahasiswa yang menolak omnibus law itu banyak terjadi. Termasuk KAMI itu juga terjadi," tuturnya.

Sementara, kata Haris, polisi ketika melaporkan tokoh-tokoh dalam pemerintahan ataupun pro pemerintah, tidak akan menindaklanjuti laporan tersebut.

"Tapi kalau misalnya laporan terhadap orang yang ada di pemerintahan kayaknya jarang, orang juga males ngelaporin karena orang juga tau polisi pasti enggak bakal menindaklanjuti," pungkasnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi Haris Azhar
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top