Bisnis.com, JAKARTA--Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan perlunya kajian atau buku yang mengupas soal relasi Islam dan negara terkait amendemen dan liberalisasi demokrasi yang tengah terjadi saat ini.
Hal itu disampaikan Bamsoet dalam keynote speech acara bedah buku “Catatan dari Senayan 2: Relasi Islam dan Negara, Perjalanan Indonesia” karya Wakil Ketua MPR Arsul Sani di Media Center, Kompleks Parlemen Senayan, Senin (25/10).
“Jadi saya sekali lagi dalam kesempatan ini menantang bapak Arsul Sani dengan sparing partnernya bapak Fahri Hamzah (Wakil Ketua Partai Gelora Indonesia) apakah amandemen haram dari sisi Islam,” katanya.
Kemudian, masih menurut Bamsoet, apakah Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) juga bakal memperparah arah bangsa, karena dia meyakini kalau bangsa ini punya panduan maka bangsa ini tidak akan kehilangan arah atau kehilangan haluan dalam menjalankan pemerintahan, siapapun presidennya kedepan.
“Saya kira ini tantangan yang menarik buat bapak Arsul dan tantang bagi amandemen yang keempat ini, apakah masih berhubungan erat jika dilihat dari relasi Islam-nya,” ujar Bamsoet. Bamsoet juga menyentil soal demokrasi, liberisme dan keislaman.
“Apakah pilihan liberalisasi yang kita anut hari ini dan demokrasi yang kita anut hari ini, sesuai dengan garis keislaman kita,” kata Bamsoet mempertanyakan.
Sementara itu, Fahri Hamzah mengatakan sebenarnya relasi antara Islam dan negara sudah selesai sejak para pendiri bangsa telah membuat berbagai konsensus bernegara.
Hanya saja, katanya, persoalan muncul akibat kesalahan pejabat penting negara dalam menyampaikan narasi publik soal hubungan keduanya.
Dia menyoroti soal pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan bahwa kementerian yang dipimpinnya merupakan hadiah untuk warga dari organisasi massa Nahdatul Ulama. Karena itu, Yaquut menilai banyak pejabat atau program untuk memfasilitasi kalangan pesanteren di bawah naungan NU.
Menurut Fahri, sebagai pejabat negara Yaqut harus membedakan mana yang ranah negara dan mana yang menjadi ruang agama kalau mengeluarkan pernyataan. Kementerian Agama harus menjadi milik semua agama karena dibiayai oleh APBN, katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
