Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengklaim program Kartu Prakerja menjadi salah satu keberhasilan kebijakan Pemerintah Kabinet Indonesia Maju untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Kartu Prakerja yang dimulai pada periode awal pandemi Covid-19 diklaim berhasil menekan angka pengangguran. Selain itu, Program Kartu Prakerja juga meningkatkan kelompok wirausaha naik 13 persen setelah menerima Program Kartu Prakerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hingga Batch ke-21, telah terdapat 75 juta pendaftar sejak program ini dibuka pertama kali pada 11 April tahun 2020.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 11,4 juta orang yang tersebar dari 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia telah mendapatkan manfaat Program Kartu Prakerja.
“Bertepatan 2 tahun Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Kartu Prakerja merupakan salah satu yang lahir dan jadi bagian dalam penanganan pandemi serta hal ini juga menjadi buffer untuk mereka yang terkena PHK. Tingkat inflasi juga relatif terkendali dan harga pangan stabil,” kata Airlangga dalam keterangan resmi, Sabtu (23/10/2021).
Airlangga menjelaskan bahwa antusias masyarakat ini menggambarkan bahwa terjadi literasi digital Indonesia yang cukup baik. Meskipun mengandung aspek bantuan sosial, program ini mensyaratkan partisipasi aktif pesertanya mulai dari mendaftarkan diri, mengikuti proses seleksi, mengikuti dan menyelesaikan pelatihan hingga akhirnya mendapatkan dana berupa bantuan sosial.
Dia menuturkan pelatihan-pelatihan yang ada pada Program Kartu Prakerja memiliki tujuan utama untuk meningkatkan SDM Indonesia dengan skilling, upskilling, dan reskilling. Untuk itu, standar pelatihan Program Kartu Prakerja disempurnakan secara berkala
“Penyempurnaan standar pelatihan ini merupakan kolaborasi Pemerintah dengan melibatkan dukungan dari Perguruan Tinggi dan Akademisi,” ujarnya.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Muhammad Rudy Salahuddin mengatakan bahwa pelibatan dan dukungan ini sesuai amanat Regulasi Program Kartu Prakerja yaitu Permenko Perekonomian Nomor 11 tahun 2020 di mana Manajemen Pelaksana melibatkan ahli yang membidangi dalam melakukan asesmen terhadap pelatihan.
Untuk mengapresiasi dukungan dan keterlibatan akademisi dalam menjaga standar Kartu Prakerja, Menko Airlangga berdialog langsung dengan para rektor dan yang mewakili Perguruan Tinggi dan Yayasan yang terlibat dalam penyempurnaan standar pelatihan.
Keterlibatan Perguruan Tinggi dan Yayasan yakni dengan cara screening sebelum suatu pelatihan masuk ekosistem Kartu Prakerja dan juga memonitor sesudah pelatihan masuk dalam ekosistem.
Proses screening dilakukan oleh Tim Asesmen yang berasal dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Universitas Airlangga, dan Yayasan Indonesia Mengajar.
Adapun, monitoring dilakukan oleh Tim Pemantau dari Institut Pertanian Bogor, Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
“Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan ini. Karena Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2022, saya meminta agar Perguruan Tinggi dan Yayasan terus membantu dan mendukung Program Kartu Prakerja,” kata Airlangga.
