Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Tujuh Tahun Pemerintahan Jokowi, CIPS: 3 Prioritas Besar Perlu Dituntaskan

CIPS menilai ada tiga prioritas besar yang perlu segera diselesaikan pada masa kepemimpinan Jokowi.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com 19 Oktober 2021  |  18:28 WIB
Presiden Joko Widodo menjadi pemimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada, Jumat (1/10 - 2021), di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Presiden Joko Widodo menjadi pemimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada, Jumat (1/10 - 2021), di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Bisnis.com, JAKARTA - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, ada tiga prioritas besar perlu dituntaskan pada tujuh tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang jatuh pada 20 Oktober 2021, dan 2 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Ma’ruf Amin.

Kepala Penelitian CIPS Felippa Ann Amanta menyebut, tiga prioritas besar yang perlu segera diselesaikan pada masa kepemimpinan Jokowi dan Ma’ruf Amin itu adalah:

Pertama, memastikan ketahanan pangan melalui kebijakan pangan yang berbasis bukti dan bukan kepentingan politik, dan kebijakan yang menggandeng petani maupun pihak swasta dan bukan hanya mengandalkan BUMN atau aparatur negara.

“Kebijakan ini perlu menekankan keterjangkauan, kualitas, dan keragaman, bukan hanya ketersediaan swasembada beberapa bahan pokok, melalui pendekatan modernisasi pertanian Indonesia dan pemanfaatan perdagangan internasional,” katanya saat dihubungi Bisnis, Selasa (19/10/2021).

Kedua, prioritas utama lainnya adalah mengurangi dampak learning loss atau kondisi yang mengacu pada hilangnya pengetahuan dan keterampilan baik secara umum atau spesifik, atau terjadinya kemunduran proses akademik karena suatu kondisi tertentu dan meningkatkan kualitas dan ketahanan pendidikan di Indonesia.

Ketiga, pemerintah diharapkan dapat mengarahkan transformasi digital agar lebih inklusif dan menjangkau masyarakat luas.

Dia memerinci untuk masalah terbesar pada sektor pangan adalah bagaimana mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi di Indonesia dengan memastikan tercapainya keterjangkauan dan keberagaman.

Penyebabnya, saat ini harga beras Indonesia dua kali lipat lebih mahal dibanding harga beras internasional.

Alhasil, masyarakat Indonesia juga harus mengeluarkan proporsi yang lebih tinggi untuk makanan dibanding dengan masyarakat di negara lain.

Menurutnya, rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan 56 persen dari pengeluaran mereka untuk membeli makan, lebih tinggi dari masyarakat Singapura (20 persen), Malaysia (21 persen) dan Thailand (26 persen).

Dia melanjutkan, strategi selama ini yang mementingkan ketersediaan swasembada dari keterjangkauan malah merugikan.

Pemerintah perlu mereformasi strategi pangan untuk memanfaatkan perdagangan internasional sembari meningkatkan produktivitas pertanian domestik melalui modernisasi pertanian untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia.

“Pemanfaatan perdagangan internasional bisa dimulai dari penghapusan kuota dan monopoli impor pangan. Modernisasi pertanian bisa dimulai dari menggandeng pihak swasta dan mengurangi dominasi BUMN yang tidak kompetitif di sektor pangan,” katanya.

Felippa melihat pemerintah belum mampu memastikan keterjangkauan seluruh lapisan masyarakat kepada pangan yang bergizi dan hal ini sangat berkaitan dengan aspek nutrisi yang bisa memunculkan masalah di masa mendatang.

“Ketercukupan nutrisi sangat mempengaruhi pertumbuhan manusia, baik secara fisik, mental dan intelektual. Permasalahan kesehatan dapat mengancam potensi bonus demografi yang diprediksi dituai Indonesia pada 2030,” katanya.

Dia menilai, terjangkaunya harga pangan juga membantu upaya pengentasan kemiskinan. Korelasi harga pangan dan kemiskinan sudah lama dibuktikan, karena harga pangan tinggi merugikan konsumen miskin yang proporsi pengeluaran rumah tangga untuk pangan lebih besar dari rata-rata, bahkan mencapai 74 persen.

Beralih ke ekonomi digital, menurutnya, potensi ekonomi digital Indonesia yang diprediksi akan terus meningkat perlu diikuti regulasi perlindungan data yang memadai untuk memberikan rasa nyaman dan keamanan bagi konsumen dalam berinteraksi di dalamnya.

Namun, regulasi yang ada saat ini belum cukup memadai untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan data mereka.

Regulasi yang berlapis dan tersebar di beberapa institusi pemerintah membuat penanganan masalah ini menjadi tersebar dan tidak fokus.

“Salah satu yang perlu dilakukan adalah mempercepat pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi karena saat ini perlindungan data pribadi tersebar di 32  undang-undang,” katanya.

Peneliti sektor pendidikan CIPS Latasha Safira menambahkan, sektor yang mendesak untuk ditingkatkan kinerjanya adalah pendidikan.

Pekerjaan rumah dari sektor ini ini adalah untuk membangun ekosistem yang adaptif dan resilien terhadap shock dan perubahan mendadak.

Menurutnya, dari Covid-19 bisa terlihat bahwa PJJ kurang efektif. Walaupun Indonesia mulai kembali ke PTM terbatas, tetapi bukan menutuo kemungkinan akan ada situasi di mana siswa dan guru harus menjalankan PJJ kembali.

Penyebabnya, karena Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam.

“Jadi semua masalah [terutama yang terkait dengan infrastruktur] harus kita perbaiki untuk mendukung pembelajaran daring. Selain itu, kita harus perhatikan perkembangan foundational dan transferable skills-nya siswa agar mereka bisa tetap semangat belajar dan mudah untuk beradaptasi. Skills ini termasuk critical thinking, komunikasi, digital skills dan lain-lain,” ujarnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi ketahanan pangan Ma'ruf Amin
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top