Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Usai Peran Pemilik Bank Panin & Gunung Madu, Siapa Lagi yang Akan Diungkap?

Mu'min Ali Gunawan pemilik Bank Panin dan pejabat di PT Gunung Madu Plantations disebut-sebut mengutus petinggi Panin, Veronika Lindawati, untuk mengurus pengurangan nilai pajak kurang bayar Bank Panin.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 04 Oktober 2021  |  08:50 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan keterangan pers seusai Pelantikan Pegawai di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). Bisnis - Arief Hermawan P
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan keterangan pers seusai Pelantikan Pegawai di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). Bisnis - Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali menyidangkan kasus suap pemeriksaan pajak yang menjerat dua pejabat Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani.

Dalam persidangan sebelumnya, terungkap fakta soal dugaan keterlibatan pemilik PT Bank Pan Indonesia (Bank Panin) Mu'min Ali Gunawan dalam perkara suap tersebut.

Mu'min Ali, jika merunut fakta persidangan, disebut-sebut mengutus petinggi Panin, Veronika Lindawati, mengurus pengurangan nilai pajak kurang bayar Bank Panin.

Selain Mu'min, sidang juga mengungkap General Manager PT Gunung Madu Plantations Lim Poh Ching bersama dua konsultan pajak dari Foresight, bertemu dengan pemeriksa pajak di kantor Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak terkait pemeriksaan pajak perusahaan tersebut.

"Sidang Angin Prayitni Aji dan Dadan Ramdani, pemeriksaan saksi," tulis jadwal PN Jakarta Pusat, Senin (4/10/2021).

Di sisi lain, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan tidak ragu untuk menjerat korporasi dalam perkara suap pajak.

Firli menyatakan, penyidik masih bekerja keras mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti, untuk mendalami keterlibatan Bank Panin, PT GMP, dan PT Jhonlin Baratama di kasus ini.

"Untuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi , masih perlu kerja keras untuk mencari dan mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Penyidik harus mendalami perbuatan korporasi tersebut," kata Firli kepada wartawan, dikutip Jumat (1/10/2021).

Dia mengungkapkan, sejumlah 'syarat' suatu korporasi bisa terjerat tindak pidana. Pertama, korporasi mendapatkan manfaat atau keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan.

"Korporasi mendapatkan manfaat atau keuntungan dari tindak pidana yg dilakukan, atau tindak pidana tersebut karena korporasi mendapatkan manfaat atau keuntungan," ungkap Firli.

Kedua, korporasi tidak melakukan upaya -upaya untuk melakukan pencegahan terjadinya timdak pidana.

Ketiga, koorporasi melakukan pembiaran atau tidak mengambil langkah-langkah pencegahan terjadinya keadaan yang lebih buruk.

"Jadi hal ini perlu didalami oleh penyidik," kata Firli.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK korupsi
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top