Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ambisi Airlangga Kejar Target Vaksinasi 80 Penduduk RI hingga Akhir 2021, Realistis Kah?

Vaksinasi Covid-19 ditargetkan bisa menyentuh 80 persen penduduk pada akhir 2021, tapi saat ini baru mencapai 42,5 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto - Youtube Sekretariat Presiden RI
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto - Youtube Sekretariat Presiden RI
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 terhadap 80 persen penduduk Indonesia pada akhir 2022, sebagai upaya penanganan pandemi. Namun, saat ini pelaksanaan vaksinasi dosis pertama baru mencakup 42,5 persen penduduk.
 
Target itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto—yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan PEN (KPC-PEN)—dalam gelaran CIMB Niaga Forum bertajuk Optimisme Pemulihan Ekonomi 2022, Rabu (29/9/2021).
 
Dia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun peta jalan (roadmap) pengendalian pandemi Covid-19 agar menjadi endemi. Salah satu bagian dari peta jalan itu adalah proses vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity).
 
Menurut Airlangga, hingga 31 Agustus 2021 telah dilakukan vaksinasi dengan total 100,5 juta dosis, yang terdiri dari suntikan dosis pertama, kedua, dan ketiga atau booster bagi tenaga kesehatan. Pemerintah menargetkan agar vaksinasi bisa menyentuh hampir seluruh penduduk pada akhir tahun ini.
 
"Targetnya, 80 persen sudah tervaksin sampai Desember 2021," ujar Airlangga pada Rabu (29/9/2021).
 
Untuk mencapai target itu, menurut Airlangga, pemerintah akan mengejar vaksinasi 2,5 juta dosis per hari pada September dan Oktober 2021, 2,1 juta dosis per hari pada November 2021, dan 1,5 juta dosis per hari pada Desember 2021. Sasarannya, sekitar 337 juta dosis vaksin sudah disuntikkan pada akhir tahun.
 
Meskipun begitu, hingga kemarin, Selasa (28/9/2021), vaksinasi baru mencapai 139,1 juta dosis. Vaksinasi dosis pertama baru mencakup 88,53 juta orang atau 42,5 persen penduduk Indonesia.
 
Vaksinasi dosis kedua tercatat baru dilakukan terhadap 49,65 juta orang atau mencakup 23,8 persen penduduk. Vaksinasi dosis ketiga jumlahnya belum banyak, karena sejauh ini memang hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan.
 
Adapun, pada Selasa (28/9/2021), vaksinasi dosis pertama dilakukan kepada 1,36 juta orang. Jumlah ini jauh di bawah target yang disusun pemerintah sebesar 2,5 juta orang per hari, padahal September hanya tersisa dua hari lagi.
 
Jika vaksinasi dosis kedua (740.242 orang) dan dosis ketiga (8.138 orang) turut dihitung, penyuntikan vaksin pada Selasa (28/9/2021) dilakukan kepada 2,1 juta orang. Jumlahnya masih di bawah target harian yang ditetapkan, sehingga perlu terdapat percepatan vaksinasi pada bulan-bulan selanjutnya untuk mencapai target akhir tahun.
 
ANGGARAN KESEHATAN
Hingga 24 September 2021, realisasi anggaran kesehatan dalam program pemulihan ekonomi nasional tercatat baru sebesar Rp100,5 triliun atau 46,8 persen dari pagu Rp214,96 triliun. Proses vaksinasi termasuk dalam cakupan anggaran tersebut.
 
Epidemiolog Universitas Grifftith Australia Dicky Budiman menyayangkan serapan anggaran kesehatan yang lambat dalam program PEN tersebut. Hampir sembilan bulan tahun ini berjalan, anggaran kesehatan bahkan belum setengahnya terealisasi, padahal pandemi Covid-19 merupakan masalah kesehatan.
 
Dicky menilai bahwa lambatnya serapan anggaran bisa berdampak terhadap upaya penanganan pandemi, khususnya vaksinasi. Target vaksinasi 70 persen masyarakat pada akhir 2021 yang ditetapkan Presiden Joko Widodo, apalagi target 80 persen yang disampaikan Airlangga, semakin jauh api dari panggang.
 
"[Lambatnya realisasi anggaran] termasuk akan menghambat target vaksinasi. Kalau bicara 70 persen enggak realistis lah sampai akhir tahun [2021]. 50 persen lah paling tinggi, 40 persen saja [yang dosis kedua] sudah bagus," ujar Dicky kepada Bisnis, Senin (27/9/2021).
 
Menurutnya, proses vaksinasi perlu diakselerasi ke wilayah-wilayah lain di luar Jawa. Dalam operasional proses itu, diperlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan vaksinasi di Jawa, sehingga realisasi anggaran menjadi amat penting.
 
"Bergerak ke daerah luar Jawa, itu ongkos dan biaya operasionalnya, harga vaksinnya akan berkali-kali lipat. Kalau enggak ada [anggaran], enggak akan tercapai," ujar Dicky.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper