Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi menyebutkan terdapat sembilan pertemuan yang dilakukan pemerintah dalam misi diplomatik RI di sela Sidang Umum PBB ke-76.
Retno Marsudi menyebutkan, pertemuan pertama adalah High Level Meeting on 76th Anniversary of Durban Declaration and Program of Action yang memfokuskan prinsip antidiskriminasi pada penanganan Covid-19. Sebab, semua negara perlu menghindari politisasi pandemi dan terus meningkatkan kerja sama.
Kedua, pertemuan para Menlu dari negara G20 dengan mengajak setiap anggota untuk turut mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Afghanistan.
Ketiga, pertemuan High Level Event on Rohingya Crisis yang menitikberatkan pada pembahasan akan pengungsi Rohingnya yang masih memprihatinkan dalam kondisi pandemi ini karena tingkat vaksinasi yang rendah.
Keempat, pertemuan Global Governance Group Ministerial Meeting ke-40, Retno menyampaikan bahwa Indonesia sebagai pemimpin G20 ke depan berkomitmen untuk selalu bekerja sama dengan negara berkembang dan kepulauan, khususnya dalam memperkuat penanganan pandemi, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta akselerasi transformasi digital.
Kelima, pertemuan dengan Menlu MIKTA (Mexico, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) yang menyampaikan perkembangan bantuan Asean untuk krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar.
Baca Juga
Keenam, Retno pertemuan dengan Menlu Australia yang bertujuan untuk mengingatkan kembali pada Australia atas penyelenggaraan Pacific Exposition 2021, di mana Indonesia menjadi tuan rumah.
Ketujuh, pertemuan dengan Penasihat khusus Sekretaris Jenderal PBB Ratu Maxima yang turut menyampaikan apabila telah terjadi pembahasan mengenai pemberdayaan dan dukungan pada keterlibatan kelompok perempuan dalam digitalisasi ekonomi.
Kedelapan, pertemuan dengan Sekretaris Jenderal OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) yangmenekankan bahwa negara-negara OKI penting mulai untuk mengirimkan bantuan kemanusian pada rakyat Afghanistan.
Kesembilan, pertemuan terakhir dengan Menlu Bolivia untuk menyampaikan bahwa telah terjadi penandatanganan nota kesepahaman pembentukan konsultasi bilateral. Kemudian, apabila Indonesia dan Bolivia telah bersepakat untuk segera menyelesaikan perundingan fasilitas bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas.
