Bisnis.com, JAKARTA - Senator Papua Barat Filep Wamafma mendesak Presiden Joko Widodo segera membentuk Satgas Mafia Investasi.
Menurutnya, pemerintah sudah saatnya bertindak lebih tegas lagi khususnya menangani persoalan-persoalan perilaku di luar hukum yang dilakukan bahkan didalangi oleh oknum-oknum yang berkedok investor.
Wakil Ketua I Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini mengatakan bahwa kejadian barang sitaan Pengadilan Negeri (PN) Sorong berupa kayu log sebanyak 2.414,44 meter kubik yang dibawa kabur oleh Kapal Tongkang Asgar 2501 Tagbaud MRP 05 merupakan bukti pengusutan dan penyelidikan semakin mendesak untuk dilakukan.
Apalagi, kayu tersebut dilaporkan tidak memiliki surat SKSKB dan kapal tersebut tidak dilengkapi Surat Perintah Berlayar dari Syabandar.
“Perlu dibentuk Satgas Khusus di bawah Presiden tanpa menyepelekan kewenangan Kementerian terkait agar dapat secara langsung dan tegas diurai akar masalah dari semua ini,” katanya melalui pesan instan kepada wartawan, Senin (13/9/2021).
Filep menjelaskan bahwa pada kasus ini nahkoda Kapal Tongkang tidak mungkin menjadi pemain tunggal. Kasus ini memunculkan kecurigaan adanya pihak-pihak atau oknum-oknum lain di belakang lolosnya ribuan meter kubik kayu log sitaan PN Sorong hingga tertangkap di Perairan Pulau Buru.
Baca Juga
“Tidak mungkin Sang Nakhoda Kapal menjadi pemain tunggal. Pertanyaan yang mengikutinya adalah, bagaimana mekanisme pengawasan oleh juru sita? Sebegitu longgarkah pengawasan sehingga kayu-kayu tersebut dapat raib begitu saja? Atau, adakah mafia di balik itu semua?” jelasnya.
Selain itu, Filep menambahkan kecurigaan itu semakin tajam ketika dikaitkan dengan keterangan salah seorang mantan karyawan PTPN Kelapa Sawit di Arso yang mengatakan banyaknya perusahaan yang hendak berinvestasi Kelapa Sawit di Papua selalu bertanya tentang Kayu Merbau.
Jika perspektif diperluas, Filep curiga kayu-kayu tersebut memiliki kaitan dengan wajah investasi sawit di Papua. Berdasarkan keterangan Simon Rumaropen, seorang mantan karyawan PTPN Kelapa Sawit di Arso, para investor kelapa sawit berlomba masuk ke Papua untuk perkebunan Sawit.
Kenyataannya, perusahaan yang hendak berinvestasi sawit di Papua selalu menanyakan tentang Kayu Merbau. Itu sebabnya tidaklah mengherankan bila sebuah perusahaan sawit yang sudah mendapatkan izin untuk beroperasi, namun tidak melakukan penanaman.
“Bahkan kejadian mereka membiarkan lahan tersebut mubazir, dapat diduga ada mafia kayu dan tanah bermain di sana,” terang Filep.
Apabila terdapat pihak-pihak yang memang terlibat dalam pemindahan barang sitaan kayu log tersebut, tambah Filep, harapannya hukum dapat diberlakukan dengan adil. Pelaku dapat menerima akibat hukum baik secara perdata maupun pidana.
Oleh karena itu, Filep menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam hal ini Presiden melalui pembentukan Satgas. Menurutnya, pemberantasan mafia investasi merupakan agenda penting negara untuk menyelamatkan hak-hak rakyat dan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat Papua.
“Wajah mafia sudah sangat jelas di mata kita. Pada poin ini, bila Papua hanya menjadi tempat para mafia, yang kelihatannya sudah menggurita, maka sekuat apapun Otsus diberlakukan bersama penambahan dananya, hanya akan meninggalkan luka ketidakadilan bagi orang Papua,” terangnya.
