Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Jawa Barat sebagai provinsi penyumbang kasus tindak pidana korupsi paling banyak.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan hal tersebut sesuai dengan data korupsi yang ditangani KPK pada tahun 2004 hingga 2020.
Dia mengatakan bahwa dari data korupsi yang ditangani KPK pada 2004-2020, terdapat 26 dari 34 provinsi terjadi kasus korupsi.
Hal tersebut disampaikan Firli dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi.
“Dari sepuluh besar kasus korupsi di daerah yang ditangani KPK, Jawa Barat di peringkat satu dengan jumlah 101 kasus,” ujar Firli di dalam keterangan tertulis, Rabu (8/9/2021).
Selain itu, Firli pun mengingatkan kepada seluruh jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat agar tidak melakukan korupsi.
Firli juga meminta kepada legislator yang hadir untuk mewaspadai titik rawan korupsi khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terkait penganggaran.
“Ada empat tahapan dalam tugas dewan terkait penganggaran. Dari empat tahapan tersebut, semua rawan korupsi. Mulai dari penyusunan, persetujuan dan pengesahan ada kerawanan. Pelaksanaannya juga ada, terakhir pengawasannya ada kerawanan juga,” kata Firli.
Firli mengatakan bahwa modus yang paling banyak dilakukan adalah pemerasan, gratifikasi, dan penyuapan.
