Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit secara berkala terhadap proses distribusi dan pengelolaan stok vaksin sehingga dapat memastikan tidak terjadi penyimpangan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pelaksanaan audit pada level Provinsi/Kabupaten/Kota akan melibatkan Kementerian Dalam negeri dan juga TNI/Polri.
"[Hal ini] agar kita bisa memonitor secara dini pergerakan stok vaksin, penggunaan vaksin, dan sisa vaksin di masing-masing Kabupaten/Kota. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu kita tindaklanjuti dan intervensi bisa dilakukan segera,” kata Menkes seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (10/8/2021).
Untuk mendukung pengawasan distribusi dan update stok vaksin nasional, Kementerian Kesehatan telah menyediakan aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik) yakni platform yang memuat data seputar distribusi vaksin dan lokasi penyimpanannya mulai dari tingkat provinsi hingga Puskesmas.
Platform ini untuk memastikan data pusat dan daerah sama sekaligus sebagai bentuk transparansi terhadap pengelolaan vaksin Covid-19.
Menkes Budi ingin pemerintah daerah dan dinkes provinsi maupun kabupaten/kota bisa memanfaatkan platform tersebut dengan melakukan update secara berkala mengenai ketersediaan stok vaksin di daerahnya. Dengan demikian data tersebut dapat dipakai sebagai dasar bagi pemerintah untuk menetapkan alokasi vaksin ke daerah tersebut.
“Data ini kami mohon untuk di-update secara rutin oleh seluruh pemerintah daerah, kalau ada perbedaan harus segera direkonsiliasikan," tegasnya.
Jika terlihat ada stok vaksin yang masih tinggi, maka akan segera didistribusikan, sebelum mengirim batch selanjutnya. Oleh karenanya kecepatan dan konsistensi pengisian data sangat penting agar data sesuai dengan realisasi di lapangan.
Pihaknya berharap dengan didukung ketersediaan vaksin Covid-19 yang aman, distribusi yang lancar serta kolaborasi erat dari Pemda, Dinkes dan TNI/Polri dapat mencapai target harian vaksinasi.
Pemerintah telah mengamankan stok vaksin Covid19 sebanyak 428 juta dosis untuk 208 juta target vaksinasi yang akan datang secara bertahap.
Sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), stok vaksin tersebut akan diprioritaskan ke daerah-daerah yang tingkat penularan dan kasus kematiannya tinggi. Hal ini untuk mengurangi tingkat keparahan dan kematian pasien akibat infeksi Covid-19. Dengan demikian, beban perawatan pasien di rumah sakit diharapkan semakin berkurang.
Adapun penetapan alokasi vaksin berdasarkan prioritas nasional yang diarahkan Presiden. Vaksin akan didistribusikan ke Provinsi sampai ke Kabupaten/Kota. Dengan begitu, setiap kabupaten/kota bisa melihat berapa jatah yang dialokasikan kepada mereka.
Untuk mempercepat laju penyuntikan vaksin, pemerintah menargetkan 2 juta suntikan per hari. Distribusi dan pelaksanaan vaksinasi akan dibebankan kepada pemerintah daerah dengan target 1,2 juta per hari, Polri 600.000 per hari, TNI 500.000 per hari dan 2,5 juta per hari oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Adapun pembagian alokasi vaksin sebesar 80 persen untuk daerah dan 20 persen untuk stok pusat.
“Diharapkan ada koordinasi yang erat antara pemerintah daerah, TNI, Polri dan nantinya kalau ada kebutuhan dengan BKKBN didaerah tersebut. Koordinasi ini penting untuk menentukan prioritas dosis 1 dan 2 serta alokasi dari vaksinatornya,” terang Menkes.
