Bisnis.com, JAKARTA--Perdana Menteri Muhyiddin Yassin melawan tuntutan untuk mundur dengan mengatakan akan membuktikan keabsahannya sebagai perdana menteri pada sidang parlemen Malaysia yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang.
Pernyataan itu disampaikan Muhyiddin setelah melakukan pertemuan dengan Raja Yang Dipertuan Agung tadi siang. Pada kesempatan itu Muhyiddin telah menyampaikan rencana sidang pada September kepada raja.
"Mosi tak percaya pada saya akan diajukan di DPR ketika parlemen bersidang pada September," ujar Muhyiddin dalam sebuah Pidato Khusus Perdana Menteri yang disiarkan secara langsung oleh lima televisi swasta dan pemerintah serta media sosial dari Putrajaya, Rabu (4/8/2021).
Muhyiddin mengakui bahwa dirinya telah diberitahu raja bahwa ada delapan anggota parlemen UMNO yang telah menulis surat kepada ketua parlemen bahwa mereka telah menarik dukungan kepada dirinya.
Dalam surat ini, ujar Muhyiddin, Yang Dipertuan Agung telah mengutip dua ketentuan dalam Konstitusi Federal. Pertama, Pasal 43 (2) (a) yaitu, "Yang di-Pertuan Agung pertama-tama harus menunjuk sebagai Perdana Menteri untuk memimpin Kabinet seorang anggota Dewan Rakyat yang menurut pendapatnya dapat memperoleh kepercayaan dari mayoritas anggota Dewan Rakyat".
Kedua, Pasal 43 (4) yaitu, "Jika Perdana Menteri tidak lagi memiliki kepercayaan dari mayoritas anggota Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri akan mengundurkan diri dari Kabinet kecuali atas permintaannya Parlemen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agung".
Baca Juga
Daam kaitan itu, di telah dipanggil untuk menghadap Yang Dipertuan Agung pukul 11.00 waktu setempat.
"Dalam upacara tadi pagi, saya sampaikan kepada Yang Dipertuan Agung bahwa saya telah menerima sejumlah surat pernyataan dari anggota parlemen yang menyatakan bahwa saya masih memiliki kepercayaan dari mayoritas anggota," katanya.
Demikian juga pengunduran dirinya berdasarkan Pasal 43 (4) Konstitusi Federal adalah non-konsekuensial atau tidak ada alasan.Namun, saya juga menyadari posisi saya sebagai Perdana Menteri sering dipertanyakan, katanya.
Karena itu, Muhyiddin memberitahu Yang Dipertuan Agung bahwa dirinya akan menentukan legitimasi sebagai Perdana Menteri di Parlemen.
"Dengan cara ini, posisi saya sebagai Perdana Menteri dan Perikatan Nasional sebagai pemerintah yang berkuasa akan dapat ditentukan sesuai dengan hukum dan konstitusi," katanya.