Bisnis.com, BALIKPAPAN –- Satgas Penanganan Covid-19 Kota Balikpapan mencatat pekerja migas menjadi salah satu penyumbang terbanyak kasus Covid-19.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Balikpapan Andi Sri Juliarty menyatakan kebanyakan kasus Covid-19 merupakan pekerja subkontraktor.
“Jika dijumlah semua kasus dari pekerja-pekerja migas dan tambang, [jumlahnya] diurutan ke 3 setelah pekerja swasta dan ibu rumah tangga,” ujarnya melalui pesan singkat, Kamis (29/7/2021).
Dia menjelaskan banyak hal yang mungkin menjadi penyebab banyaknya penularan tersebut diantaranya yaitu, karyawan tidak disiplin protokol kesehatan saat off bekerja dirumah yang berarti terjadi penularan di rumah.
Kemudian, screening ketika masuk kerja kembali setelah pertukaran crew kurang ketat. Karena itu, dia menilai sebaiknya dilakukan test PCR, bukan hanya test antigen untuk para pekerja.
“Screening harusnya total karyawan bukan sampling. Jika sampling acak ini kemungkinan lolos,” jelasnya.
Selanjutnya, dia menyebutkan kemungkinan penyebab karena penerapan protokol kesehatan yang melonggar saat di lokasi kerja, pengawasan protokol kesehatan saat makan, istirahat, di bis keluar masuk lokasi dan protokol kesehatan melemah saat berkumpul di mess.
Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyatakan para pekerja sub-sub kontraktor proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan tersebut menetap di mess bersama pekerja lainnya yang berlokasi di sejumlah titik kawasan.
"Penyebab wabah Covid-19 di Balikpapan tinggi karena Balikpapan ini kota transit. Selain itu sub-sub kontraktor proyek RDMP yang juga pendatang dari luar daerah dan mereka menyebar di pemukiman-pemukiman tidak hanya satu kawasan," katanya,
Selain itu, dia mengungkapkan bahwa pekerja yang berasal dari luar Balikpapan menjalankan isolasi mandiri sebelum memulai masuk kerja. Namun, ia menilai isolasi mandiri tidak berjalan maksimal karena minimnya pengawasan pihak terkait.
Padahal, pengawasan dilakukan oleh satgas perusahaan masing-masing maupun dari pihak RDMP Balikpapan. Oleh karena itu, Rahmad meminta kebijakan pusat untuk dapat memfasilitasi isolasi mandiri pekerja tersebut sekaligus memberi pengawasan ketat agar tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaannya.
"Pekerja yang ada sekarang memiliki mess pekerja yang tidak dalam satu kawasan, maka mereka itu menyebar di pemukiman pemukiman. Nah ini yang kita banyak dapat terkonfirmasi positif dan mereka tidak maksimal dalam isolasi mandiri. Mudah-mudahan jadi pertimbangan pemerintah pusat," pungkasnya.
