Bisnis.com, JAKARTA - Malaysia tidak akan memperpanjang lagi keadaan darurat nasional selama berbulan-bulan ketika berakhir pada 1 Agustus 2021.
Menteri Hukum Takiyuddin Hassan mengatakan tidak akan meminta raja untuk memperpanjang keadaan darurat. Hal tersebut diungkapkannya kepada parlemen.
Malaysia telah berada di bawah aturan darurat sejak Januari 2021, dengan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berpendapat pengetatan itu diperlukan untuk mengekang penyebaran Covid-19.
Tetapi para kritikus mengecam langkah itu dan menuduh perdana menteri berusaha mempertahankan kekuasaan di tengah suara dukungan mayoritas. Keadaan darurat memungkinkan pemerintah untuk memerintah dengan dekrit dan menangguhkan parlemen.
Alhasil, ini mendorong para kritikus untuk menuduh Muhyiddin menggunakan krisis untuk menghindari mosi tidak percaya dan menopang koalisinya yang lemah.
Terlepas dari keadaan darurat dan penguncian yang ketat, pandemi Covid-19 di Malaysia semakin memburuk, memicu kemarahan publik. Malaysia melaporkan rekor jumlah kasus pada hari Minggu (25/7/2021), menjadikan jumlah total infeksi melewati 1 juta. Dilansir oleh Channel News Asia, tingkat infeksi per kapitanya Malaysia termasuk yang tertinggi di kawasan Asean.
Baca Juga
Menghadapi kemarahan publik yang meningkat dan tekanan dari raja, Muhyiddin setuju untuk mengadakan kembali legislatif dan melakukan rapat lima hari sebelum keadaan darurat secara resmi berakhir bulan depan.
Namun, pihak oposisi telah mengecam sesi singkat itu sebagai tipuan yang tidak akan benar-benar menguji dukungan bagi perdana menteri.
Muhyiddin juga membela penanganannya terhadap pandemi dalam pidatonya kepada legislatif, dengan mengatakan dia memahami kecemasan publik di tengah lonjakan kasus Covid.
