Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau kepala daerah untuk terjun langsung menyalurkan anggaran bantuan sosial (bansos).
Di tengah kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ini, Mendagri berharap semua pemda segera menyalurkan alokasi APBD yang dapat digunakan untuk pemberian bansos kepada masyarakat yang terdampak Pandemi dan PPKM.
Mendagri Tito menjelaskan, pemda memiliki anggaran seperti mata anggaran bansos yang bersifat reguler, Belanja Tidak Terduga (BTT), maupun melalui realokasi mata anggaran lainnya yang berpotensi tidak dapat terserap secara maksimal.
Mendagri menegaskan, meski pemerintah pusat menyalurkan bansos kepada masyarakat, seperti melalui Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Usaha Milik Negara, dan lain sebagainya, pemerintah daerah harus tetap turut menyalurkan bantuan dengan menggunakan APBD masing-masing.
Dirinya meminta agar mata anggaran pengendalian pandemi Covid-19 dalam APBD tahun anggaran 2021 segera direalisasikan. Dia menginginkan agar di tengah situasi PPKM ini, semua pemda menggunakan anggaran dalam upaya mengendalikan pandemi Covid-19.
“Pemda memiliki mata anggaran dan tahu persis situasi masyarakat di sekitarnya, siapa saja yang terdampak. Kita ingin agar anggaran bantuan sosial ini, maupun belanja tidak terduga, betul-betul diturunkan di tengah situasi pembatasan ini agar masyarakat yang terdampak dibantu,” kata Mendagri seperti dikutip dari laman resmi Kemendagri, Sabtu (24/7/2021).
Mendagri juga meminta agar kepala daerah turun langsung memberikan atau menyalurkan bantuan tersebut, baik bantuan yang bersifat tunai maupun nontunai.
Menurutnya, hadirnya kepala daerah langsung di lapangan atau di tengah masyarakat akan membawa pengaruh positif dan nilai tersendiri terhadap masyarakat, bila dibandingkan dengan hanya mengutus para kepala dinas ataupun staf.
"Jadi teman-teman kepala daerah, kita minta memberikan contoh dulu memberikan bantuan kepada masyarakat secara langsung," ujarnya.
Mendagri menegaskan, dirinya bakal turun langsung ke daerah lain yang dinilai masih rendah realisasi APBD dalam penyaluran bansosnya. Termasuk daerah yang memiliki alokasi BTT yang tidak direalisasikan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi dan kebijakan PPKM.
"Senin (26/7/2021) rencana kami akan cek langsung ke Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan serta pada kesempatan berikutnya di daerah-daerah yang juga masih rendah lainnya," pungkas Mendagri.
Diberitakan sebelumnya bahwa Mendagri turun langsung mengecek daerah-daerah yang penyaluran anggaran bansos dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya (APBD) untuk penanganan pandemi Covid-19-nya yang dinilai masih rendah.
"Hari ini kunjungan kerja dan rapat koordinasi dilakukan di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok," kata Mendagri mengawali pengarahannya pada Rapat Koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Depok dalam kesempatan terpisah, Jumat (23/7/2021).
Dalam pertemuan tersebut, Mendagri membahas soal penanganan Covid-19, vaksinasi dan penyaluran bansos serta dukungan anggarannya.
Mendagri menjelaskan Covid-19 tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Pasalnya, daerah-daerah Indonesia, terutama di Pulau Jawa, tidak ada batas alamnya, hanya dipisahkan oleh batas administrasi. Dengan kondisi geografis seperti itu, ditambah lagi jumlah penduduk yang besar, membuat interaksi sosial sulit untuk dihindari.
Terkait dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Depok, Mendagri menjelaskan keduanya merupakan daerah aglomerasi megapolitan atau penyangga DKI Jakarta, sebagai ibukota negara. Label tersebut setali tiga uang dengan Kota Bekasi, dan daerah Tangerang Raya.
Sementara itu, saat ini angka Covid-19 di ibu kota masih terbilang tinggi. Untuk itu, dirinya memberikan atensi terhadap penanganan Covid-19 pada daerah penyangga tersebut.
Menurutnya, penanganan pandemi Covid-19 yang andal di daerah penyangga akan menunjang pengendalian pandemi di ibu kota negara. "Kalau kurang terkendali di daerah penyangga ini, ini akan berpengaruh kepada pengendalian di ibu kota," ujar Mendagri saat rapat tersebut.
Mendagri menegaskan, terdapat empat indikator yang perlu diperhatikan oleh daerah dalam upaya pengendalian penyebaran atau penularan Covid-19. Empat indikator tersebut adalah tren angka positif (positivity rate), tingkat kesembuhan (recovery rate), jumlah kematian (fatality rate), dan kondisi tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR).
Selain itu, Mendagri Tito juga menjelaskan pentingnya vaksinasi sebagai salah satu upaya mengurangi dampak penularan pandemi Covid-19. Dia menjelaskan perlunya mempercepat vaksinasi, seperti dengan membuat sistem penyuntikannya berbasis kampung, menjalin kerja sama dengan TNI dan Polri. Di samping itu, pusat-pusat vaksinasi massal tetap harus disediakan.
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
