Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menambah alokasi anggaran untuk bantuan sosial (bansos) senilai Rp39,19 triliun. Bantuan ini diberikan untuk masyarakat terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
“Bapak Presiden telah memerintahkan kepada kami para menterinya untuk memberikan bantuan yang bisa diberikan untuk meringankan beban akibat PPKM,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat, Sabtu (17/7/2021).
Bantuan tersebut terdiri dari 10 program, antara lain:
- Program Keluarga Harapan (PKH)
Program ini diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat selama 12 bulan atau 1 tahun.
“Ini diberikan kepada 10 juta keluarga. Kalau rata-rata anggota keluarganya empat, berarti [penerima manfaatnya] 40 juta,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat, Sabtu (17/7/2021).
Berikut komposisi PKH, di antaranya:
- Ibu hamil dan anak usia dini Rp3 juta.
- Disabilitas dan Lansia Rp2,4 juta.
- Anak sekolah, meliputi:
- Sekolah Dasar (SD) Rp900 ribu.
- Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp1,5 juta.
- Sekolah Menengah Atas (SMA) Rp2 juta.
- Program Kartu Sembako
Pemerintah memberikan Kartu Sembako kepada 18,8 juta keluarga dengan total alokasi sebanyak Rp49,89 triliun
Program ini akan ditambahkan dua bulan ekstra di bulan Juli-Agustus. Dengan demikian, penerima akan mendapatkan Rp400 ribu bagi keluarga pemegang Kartu Sembako.
“Jadi, mereka mendapatkan untuk tahun 2021 [sebanyak] 14 bulan pembayaran,” jelas Menkeu Sri.
- Program Bantuan Beras Bulog
Pemerintah memberikan bantuan tambahan berupa beras sebanyak 10 kilogram (Kg) untuk 28,8 juta keluarga yang merupakan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan pemegang Kartu Sembako.
- Bantuan Sosial Tunai (BST)
Berikutnya BST diberikan untuk 10 juta keluarga dan bukan penerima PKH dan bukan penerima Kartu Sembako. Bantuan ini diberikan Rp300 ribu per bulan selama 6 bulan.
- Bantuan Sosial Tunai Usulan Pemda
Bantuan ini diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan selama 6 bulan dengan sasaran 5,9 juta KPM. Penerima bantuan ini di luar penerima Kartu Sembako dan BST.
- Diskon Listrik
Pemerintah memperpanjang diskon listrik hingga Desember 2021 untuk 32,6 juta pelanggan. Bagi pelanggan 450VA dan 900VA, pemerintah memberikan diskon masing-masing sebesar 50 persen dan 25 persen.
- Bantuan Rekening Minimum Biaya Abonemen/Biaya
Bantuan ini diperpanjang hingga Desember 2021 yang menyasar 1,14 juta pelanggan. Total anggaran yang diberikan sebanyak Rp2,11 triliun.
- Kartu Pra Kerja
Program ini menambah alokasi anggaran sebanyak Rp10 triliun. Dengan demikian, diharapkan dapat menambah 2,8 juta penerima baru. Sehingga total penerima peserta sebanyak 8,4 juta peserta.
Setiap penerima akan mendapatkan biaya pelatihan Rp1 juta, insentif Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan, serta mengisi survei sebanyak 3 kali akan mendapatkan Rp50.000.
- Subsidi Kuota Internet
Bantuan subsidi kuota internet juga diperpanjang hingga Desember 2021, Bantuan ini diberikan kepada 38,1 juta pelanggan kategori pendidikan. Mereka terdiri dari PAUD (20 GB), siswa (35 GB), mahasiswa (50 GB), dan guru/dosen (42 GB). Dengan demikian, total anggaran sebanyak 8,53 triliun.
- Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa
Terakhir, BLT Desa menyasar kepada 8 juta keluarga dengan total anggaran Rp28,8 triliun. Penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama 12 bulan.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitangandengansabun
