Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tantangan Kompleks, Ini 4 Prioritas yang Harus Dilakukan Menhan Prabowo

Ada empat prioritas utama yang harus dilakukan Kementerian Pertahanan (Kemhan) di tengah tantangan geopolitik dunia saat ini.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) bersama Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020)./ Antara - Puspa Perwitasari.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) bersama Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020)./ Antara - Puspa Perwitasari.

Bisnis.com, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Sukamta menyebut ada empat prioritas utama yang harus dilakukan Kementerian Pertahanan (Kemhan) di tengah tantangan geopolitik dunia saat ini. 

Tangan pertama menurutnya adalah profesionalisme dan kesejahteraan prajurit khususnya yang ditempatkan dalam operasi khusus seperti di Papua.

"Harapannya peningkatan kesejahteraan dan pembinaan bisa meningkatkan profesionalisme prajurit," kata Sukamta dilansir dari Antara, Rabu (7/7/2021).

Sukamta menjelaskan prioritas kedua; kebijakan, regulasi dan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang harus dioptimalkan.

Menurut dia, pandemi COVID-19 menjadi ujian, contoh dan parameter bagaimana sistem pertahanan bekerja, seperti partisipasi rakyat serta kolaborasi kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer masih lemah.

Sukamta menjelaskan, prioritas ketiga, dukungan dan pengembangan riset dan industri pertahanan harus sejalan dengan upaya peningkatan alat utama sistem senjata (alutsista) pertahanan.

"Rencana anggaran alutsista yang nilainya ribuan triliun rupiah, pendukung utamanya ialah industri pertahanan dalam negeri dengan produk-produk karya anak bangsa bukan impor. Impor alutsista hanya akan memperkuat industri pertahanan asing dan membuat Indonesia tergantung asing," ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menilai prioritas keempat adalah Kemhan harus menginventarisir aset tanah yang dimilikinya untuk mendukung pertahanan negara.

Menurut dia, program inventarisir aset tanah Kemenhan tercatat seluas dua milliar meter persegi dengan nilai lebih dari Rp460 trilliun, bahkan masih banyak aset lain yang belum tercatat.

"Langkah-langkah untuk legalitas dan optimalisasi aset harus terus dilakukan. Kemenhan bersama dengan BPN dan Kemenkeu harus mencari titik temu agar aset bisa memiliki legalitas kemudian bisa dimanfaatkan secara optimal," katanya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Edi Suwiknyo
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper