Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyebut Presiden Joko Widodo the king of lip service. Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra menyebut pernyataan itu sebagai bentuk kritikan kepada pemerintah.
Namun demikian, akibat cuitan tersebut pihak Rektorat UI kabarnya memanggil BEM UI untuk mengklarifikasi maksud penyebutan Jokowi the king of lip service.
Dalam surat yang beredar pihak rektorat memanggil 10 pengurus BEM UI, termasuk Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra.
"Sehubungan dengan beredarnya poster yang dikeluarkan BEM UI yang menggunakan foto Presiden RI dengan ini kami memanggil saudara," demikian isi surat yang ditandatangani oleh Direktur Kemahasiswaan UI Tito Latif Indra, Minggu (27/6/2021).
Adapun maksud pemanggilan itu adalah untuk menyampaikan keterangan dan penjelasan terkait narasi dalam poster tersebut.
Sebelumnya, melalui akun @BEMUI_Official, organisasi kampus itu secara blakblakan menyebut Presiden Jokowi sebagai the king of lip service.
“Itu bentuk kritis kami jadi itu dibuat oleh Brigade [organ taktis] di bawah BEM UI. Itu bentuk kritik bahwa banyak selama ini pernyataan Presiden yang kemudian tidak sesuai dengan realita atau pelaksanaannya,” kata Leon kepada Bisnis.com, Minggu (27/6/2021).
Dia mencontohkan soal revisi UU ITE. Presiden, kata dia, sebelumnya sempat mengeluarkan wacana terkait beleid itu. Belakangan pemerintah hanya mengeluarkan pedoman undang-undang ditambah pasal baru.
Selain itu terkait demonstrasi, Jokowi sempat menyatakan kerinduannya untuk didemo saat awal-awal memimpin Indonesia. Akan tetapi, tindakan kekerasan malah dialami mahasiswa saat berunjuk rasa.
“Pada 1 Mei mahasiswa UI hampir 30 orang ditangkap, dipukuli, diseret oleh Polisi. 3 Mei juga salah satu mahasiswa UI menjadi tersangka ketika jalan pulang dari aksi,” katanya.
Leon turut menyinggung soal tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Meski Presiden telah meminta agar TWK tidak merugikan para pegawai, pemerintah tetap menonaktifkan 75 orang pegawai komisi antirasuah tersebut.
“Ini kami menyampaikan kritik bahwa seharusnya Presiden Jokowi tegas dengan pernyataanya jangan hanya kemudian menyampaikan pendapat tapi realitanya tidak sesuai,” tuturnya.
