Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta dukungan negara non blok untuk mendukung terwujudnya kemerdekaan rakyat Palestina dalam Pertemuan Luar Biasa Komite Gerakan Non Blok (GNB) mengenai Palestina pada Selasa (22/6/2021).
Dalam pertemuan, Menlu Retno menyampaikan rangkaian kekerasan Israel sudah menjadi suatu hal yang rutin. Hal tersebut akan terus berlangsung jika dunia tidak dapat menemukan solusi dari akar masalah, yaitu penghentian pendudukan Israel atas Palestina.
Untuk itu dia mendorong dilaksanakannya kembali negosiasi multilateral yang kredibel, satu-satunya cara untuk mencegah terjadinya kembali kekerasan-kekerasan Israel.
“Telah lama sekali tidak ada negosiasi damai yang substantif antara Israel dan Palestina,” kata Menlu seperti dalam keterangan dari Kementerian Luar Negeri.
Negosiasi damai ini harus melalui melalui platform multilateral yang didasarkan pada penyelesaian dua negara (two state solution) dan sejalan dengan parameter yang telah disepakati secara internasional.
Menlu Retno juga mendesak GNB agar mendukung status Palestina sebagai negara. Dilihat dari segi jumlah, anggota GNB merupakan sebuah kekuatan yang diperhitungkan oleh dunia.
Baca Juga
“Kita juga harus mendorong negara-negara GNB dan komunitas internasional lainnya yang belum mengakui Palestina sebagai negara untuk segera mengakui,” kata Menlu.
Pesan terakhir dalam pertemuan tersebut, GNB harus mencegah terulangnya kebrutalan Israel. Dalam Pertemuan Majelis Umum PBB pada Mei lalu, Indonesia mengusulkan pembentukan kehadiran internasional (international presence) di Al-Quds.
Hal ini guna memonitor dan memastikan keselamatan rakyat Palestina di wilayah pendudukan serta menjaga status Al-Haram Al-Sharif sebagai entitas terpisah yang menjadi situs suci tiga agama.
“Negara anggota GNB yang menjadi anggota Dewan Keamanan PBB harus menjadi yang terdepan dalam mendorong inisiatif ini,” kata Menlu.
Menlu Retno menyebut GNB harus berperan dalam mengakhiri imperialisme dan kolonialisme. Oleh karena itu, GNB masih berutang kepada rakyat Palestina sebuah negara yang merdeka dan setara dengan negara-negara lain.
“Perjuangan kita masih jauh dari selesai. Namun dengan bekerja sama, saya yakin suatu hari Palestina akan merdeka,” pungkas Menlu.
Pertemuan Tingkat Menteri Luar Biasa Komite Palestina GNB menghasilkan Deklarasi Politik (Political Declaration) yang antara lain berisi kecaman terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Israel.
Selain itu, penegasan bahwa agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina merupakan pelanggaran hukum internasional, dorongan kepada negara-negara untuk mengakui status Palestina sebagai negara.
